Jumat, 5 Juni 2026

KUPI BEUNGOH

Dampak Pengadaan Didominasi PL, Triliunan Belanja Publik Aceh Terancam Risiko 'Low Impact Spending' 

Sebaliknya, sekitar 74 persen paket kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme ‘Penunjukan Langsung’ atau ‘PL’.

Tayang:
Editor: Saifullah
Serambinews.com/HO
Dr Safwan Nurdin, SE MSi, Pengamat Ekonomi Publik 

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena berbagai indikator pembangunan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara besarnya anggaran dengan hasil yang dirasakan masyarakat. 

Infrastruktur pascabencana hidrometeorologi Aceh  di sejumlah wilayah belum sepenuhnya pulih. 

Pemerintah Aceh sendiri mengakui bahwa proses pemulihan baru mencapai sekitar 25–30 persen. 

Di banyak daerah masih ditemukan jaringan irigasi yang belum optimal, akses air bersih yang terbatas, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak yang belum optimal.

Di sisi lain, tata kelola pengadaan barang dan jasa justru menghadapi persoalan serius. 

Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026 menunjukkan, bahwa hanya sekitar 0,92 persen paket pengadaan Pemerintah Aceh dilakukan melalui tender terbuka. 

Sebaliknya, sekitar 74 persen paket kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme ‘Penunjukan Langsung’ atau ‘PL’.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menandai kondisi ini sebagai red flag.

Karena berpotensi melemahkan prinsip kompetisi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai isu administratif semata. 

Dalam perspektif ekonomi publik, kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola anggaran. 

Anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pembangunan yang besar apabila tidak dikelola secara efektif dan berorientasi pada nilai tambah ekonomi dan sosial.

Pada prinsipnya, setiap rupiah belanja pemerintah seharusnya menghasilkan multiplier effect yang luas bagi perekonomian daerah. 

Belanja publik idealnya mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, menggerakkan sektor konstruksi lokal, serta mendorong investasi dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.

Namun, ketika pengadaan terlalu didominasi ‘Penunjukan Langsung’ dan proyek dipecah ke dalam paket-paket kecil yang terfragmentasi, dampak ekonomi tersebut menjadi melemah.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved