Dampak Pengadaan Didominasi PL, Triliunan Belanja Publik Aceh Terancam Risiko 'Low Impact Spending' 

Oleh: Dr Safwan Nurdin, SE, MSi 

DI berbagai wilayah Aceh, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan sehari-hari. 

Jalan rusak, drainase yang belum mampu mengendalikan banjir, fasilitas kesehatan yang terbatas, serta infrastruktur desa yang tertinggal masih menjadi kenyataan yang belum sepenuhnya teratasi. 

Di kawasan pesisir, ancaman abrasi terus menggerus ruang hidup masyarakat. 

Sementara itu, di wilayah pedalaman, akses ekonomi rakyat masih terbatas. 

Di daerah rawan bencana, sebagian warga bahkan masih menunggu hadirnya pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka.

Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, Aceh sesungguhnya tidak kekurangan anggaran.

Pada tahun 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai sekitar Rp11,682 triliun. 

Jika digabungkan dengan APBK seluruh kabupaten/kota, maka total belanja publik yang beredar di Aceh mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun. 

Selain itu, realisasi keuangan APBA per 26 Mei 2026 baru berada pada angka sekitar 30,65 persen, menunjukkan bahwa masih terdapat ruang percepatan yang signifikan dalam belanja publik daerah.

Data APBK kabupaten/kota tahun anggaran 2026 juga menunjukkan kapasitas fiskal daerah di Aceh yang relatif kuat. 

Kabupaten Aceh Utara mengelola APBK sebesar Rp2,633 triliun, disusul Pidie sebesar Rp2,191 triliun, Aceh Timur sebesar Rp2,050 triliun, dan Aceh Besar sebesar Rp1,851 triliun. 

Besarnya kapasitas fiskal tersebut semestinya menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, persoalan utama Aceh bukanlah kekurangan anggaran. 

Baca juga: Mualem Instruksikan SKPA Percepat Tender APBA 2026

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran yang besar tersebut benar-benar mampu menghasilkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat?