Dampak Pengadaan Didominasi PL, Triliunan Belanja Publik Aceh Terancam Risiko 'Low Impact Spending' 

Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat Aceh merupakan salah satu daerah dengan risiko bencana yang tinggi. 

Gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, hingga dampak perubahan iklim merupakan ancaman nyata. 

Karena itu, APBA semestinya diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar yang tangguh dan berkelanjutan.

Jalan evakuasi, tanggul pengendali banjir, drainase perkotaan, sekolah aman bencana, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, serta penyediaan air bersih, harus menjadi prioritas utama belanja publik. 

Ketika proyek-proyek strategis ini berjalan lambat atau terfragmentasi dalam paket kecil, maka daya transformasi pembangunan ikut melemah.

Peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz menegaskan, bahwa anggaran publik harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan dan melindungi kelompok rentan. 

Sementara pakar Ekonoml Publik, Richard Musgrave menjelaskan bahwa fungsi utama anggaran negara adalah menciptakan alokasi sumber daya yang efisien, distribusi kesejahteraan yang adil, dan stabilisasi ekonomi. 

Ketika kompetisi pengadaan melemah akibat dominasi ‘Penunjukan Langsung’, maka fungsi-fungsi fundamental anggaran tersebut ikut terancam.

Karena itu, reformasi tata kelola pengadaan tidak lagi dapat ditunda. 

Tender proyek strategis harus dipercepat sejak awal tahun agar manfaat ekonomi dapat segera dirasakan masyarakat. 

Pengawasan terhadap praktik pemecahan paket dan dominasi ‘Penunjukan Langsung’ perlu diperkuat melalui sistem digital yang transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, belanja publik harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi.

Terutama infrastruktur dasar, pemulihan pascabencana, penguatan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Aceh juga perlu mulai menerapkan pendekatan Public Impact Budgeting.

Yaitu sistem penganggaran yang menempatkan dampak kesejahteraan sebagai indikator utama keberhasilan. 

Dalam pendekatan ini, keberhasilan pemerintah tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

Berbagai hasil penelitian terbaru  dan laporan OECD menunjukkan bahwa keberhasilan belanja publik tidak ditentukan oleh besarnya anggaran.

Melainkan oleh kualitas tata kelola, tingkat kompetisi dalam pengadaan, kecepatan pelaksanaan proyek, pengukuran dampak, serta kemampuan pemerintah mengarahkan belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi dan sosial tertinggi. 

Karena itu, reformasi pengadaan di Aceh tidak cukup hanya mengurangi dominasi ‘Penunjukan Langsung’.

Tetapi juga harus diarahkan pada pembangunan sistem Public Impact Budgeting, pengadaan berbasis kinerja, digitalisasi pengawasan, konsolidasi paket strategis, serta penguatan kapasitas aparatur. 

Hanya dengan cara itulah, triliunan rupiah APBA dapat benar-benar berubah menjadi jalan yang lebih baik, desa yang lebih tangguh, ekonomi rakyat yang lebih kuat, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih berkualitas, lapangan kerja yang lebih luas, serta kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat Aceh

Sebab, pembangunan yang bermakna, tidak lahir dari besarnya angka dalam dokumen anggaran, melainkan dari manfaat yang benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. 

Jika tata kelola terus diperbaiki dan belanja publik semakin berkualitas, maka anggaran Aceh dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Sebaliknya, jika hanya berorientasi pada penyerapan dan rutinitas birokrasi, maka triliunan rupiah belanja publik berisiko tetap menjadi angka besar yang sibuk dibelanjakan, tetapi gagal menghadirkan perubahan yang nyata bagi rakyat.(*)

• Penulis adalah Pengamat Ekonomi publik dan Wakil Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)  Aceh
• Email: safwannurdin78@gmail.com