Jalan Singkil–Kuala Baru yang Belum Benar-Benar Tembus

SADRI ONDANG JAYA, S.Pd., warga Aceh Singkil, melaporkan dari Singkil

Alhamdulillah, patut disyukuri, akses jalan Singkil–Kayu Menang–Kuala Baru akhirnya tembus sejak beberapa tahun terakhir.

Kehadiran Jembatan Kilangan–Kayu Menang yang membentang sekitar 725 meter, salah satu jembatan terpanjang di Aceh, menjadi penanda penting terbukanya konektivitas wilayah pesisir barat-selatan Aceh tersebut.

Jalan yang sebelumnya hanya menjadi impian kini telah dilalui sepeda motor, becak, mobil pribadi, hingga kendaraan pengangkut hasil bumi masyarakat.

Aktivitas ekonomi mulai tumbuh. Rumah-rumah bermunculan di sepanjang ruas jalan. Kebun-kebun baru dibuka. Kampung-kampung yang dahulu terasa terpencil perlahan mulai terhubung dengan pusat aktivitas masyarakat.

Namun, ada satu kenyataan yang tak bisa disembunyikan. Tembusnya sebuah jalan belum tentu berarti jalan itu telah layak pakai.

Masyarakat Singkil, Kayu Menang, dan Kuala Baru memahami betul perbedaan antara jalan yang sekadar dapat dilalui dengan jalan yang benar-benar aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Ketika musim hujan tiba atau air pasang meninggi, sebagian ruas jalan masih sulit dilalui.

Lubang menganga, badan jalan yang rusak, talud yang rapuh, serta genangan air masih menjadi pemandangan sehari-hari.

Saya sendiri cukup sering melintasi jalur tersebut. Pada musim kemarau, terutama di ruas Kayu Menang menuju lokasi rakit penyeberangan, debu tebal beterbangan sepanjang jalan.

Permukaan jalan yang berpasir membuat kendaraan roda dua harus melaju dengan hati-hati.

Pakaian pengendara kerap berubah warna karena siraman debu. Sementara, kendaraan roda empat tidak dapat dipacu dengan kecepatan normal karena kondisi jalan yang tidak rata dan rawan membuat kendaraan kehilangan keseimbangan.

Belum lagi kondisi jembatan kembar di tengah perjalanan. Salah satunya terlihat sudah miring, sedangkan jembatan lainnya kerap menyulitkan kendaraan karena perbedaan elevasi antara badan jalan dan lantai jembatan.

Tidak sedikit pengendara yang harus memperlambat laju kendaraan secara ekstrem agar

bagian bawah mobil tidak terbentur. Padahal, jalan ini seharusnya menjadi penghubung harapan. Sayangnya, hingga kini perjalanan dari Singkil menuju Kuala Baru masih menyisakan kecemasan dan ketidaknyamanan.

Dari sungai ke jalan darat

Sebelum akses jalan darat terbuka, masyarakat pesisir Aceh Singkil bertahun-tahun

mengandalkan transportasi sungai dan laut menggunakan perahu robin maupun boat.

Moda transportasi tradisional tersebut bukan sekadar alat angkut, melainkan bagian dari

sejarah dan budaya masyarakat pesisir. Sungai Singkil yang

terpanjang di Aceh pernah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat.

Kini, jumlah perahu robin memang semakin berkurang. Gelombang kecil yang dahulu akrab membelah aliran sungai mulai jarang terlihat. Sebagian besar warga telah beralih ke transportasi darat.

Namun, perpindahan itu belum sepenuhnya menghadirkan rasa aman. Masih ada warga yang memilih menggunakan perahu robin. Alasannya sederhana: jalan darat belum nyaman dilalui.

Ada pula yang tetap memanfaatkan jalur sungai karena tidak memiliki kendaraan pribadi atau karena jalur air masih dianggap lebih praktis pada kondisi tertentu.

Pilihan masyarakat tersebut sesungguhnya mengandung pesan penting. Pembangunan

infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, melainkan memastikan akses hidup masyarakat menjadi lebih mudah dan bermartabat.

Infrastruktur dan wajah ketimpangan

Apa yang terjadi di ruas Singkil–Kayu Menang–Kuala Baru sesungguhnya mencerminkan

persoalan klasik pembangunan di kawasan pesisir dan wilayah pinggiran Indonesia:

ketimpangan infrastruktur.

Daerah-daerah pesisir kerap menghadapi persoalan yang sama. Ruas jalan lambat dibangun, biaya logistik tinggi, dan perhatian pembangunan sering kali datang belakangan.

Kondisi tersebut juga terasa di Aceh Singkil. Secara politik, daerah ini memiliki daya tawar yang relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain di Aceh. Akibatnya, berbagai kebutuhan pembangunan sering kali bergerak lebih lambat daripada harapan masyarakat.

Padahal, jalan Singkil–Kayu Menang–Kuala Baru hingga Buluhseuma bukan sekadar jalur transportasi. Jalan itu adalah penghubung pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, dan mobilitas sosial masyarakat.

Ketika akses jalan buruk, distribusi hasil pertanian dan perikanan otomatis jadi terganggu. Biaya transportasi meningkat. Akses pelayanan kesehatan melambat. Bahkan, kesempatan pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak.

Oleh karena itu, pembangunan jalan ini semestinya tidak dipandang sebagai proyek fisik tahunan semata, melainkan investasi sosial jangka panjang yang menentukan kualitas hidup masyarakat pesisir.

Ironisnya, pembangunan infrastruktur di Aceh Singkil sering terjebak dalam persoalan kewenangan. Ketika jalan berstatus milik provinsi, pemerintah kabupaten memiliki ruang intervensi yang terbatas. Sebaliknya, pemerintah provinsi menghadapi keterbatasan anggaran dan banyaknya prioritas pembangunan di daerah lain.

Akibatnya, masyarakat kembali menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensinya. Padahal, paradigma pembangunan modern menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat sipil seharusnya dapat duduk bersama mencari solusi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Politik infrastruktur yang keliru Persoalan lain yang tak kalah penting adalah masih kuatnya orientasi pembangunan yang berjangka pendek.

Tidak jarang pembangunan infrastruktur memperoleh perhatian besar menjelang momentum politik, tetapi kehilangan prioritas setelah pesta demokrasi usai.

Akibatnya, jalan dibangun sekadar untuk menunjukkan bahwa proyek telah terlaksana, bukan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutannya.

Ketika pengawasan lemah dan pemeliharaan tidak menjadi prioritas, kerusakan jalan hanya tinggal menunggu waktu.

Siklus pembangunan pun berulang: diperbaiki, rusak, diperbaiki lagi, lalu rusak kembali.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya kemauan politik untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas.

Dalih minimnya anggaran memang kerap terdengar logis. Namun, pembiayaan pembangunan tidak harus bertumpu sepenuhnya pada APBD. Pemerintah dapat membangun skema kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), kemitraan pembangunan kawasan, maupun partisipasi dunia usaha.

Aceh Singkil memiliki sejumlah perusahaan perkebunan dan sektor usaha lain yang berpotensi dilibatkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur kawasan pesisir. Potensi tersebut semestinya dapat dioptimalkan demi kepentingan masyarakat luas.

Masa depan wilayah pinggiran

Singkil, Kayu Menang, dan Kuala Baru bukan sekadar titik-titik administratif di ujung Aceh. Kawasan ini merupakan wajah Indonesia pinggiran yang masih berjuang memperoleh akses pembangunan yang setara.

Ketika masyarakat harus melewati jalan rusak untuk membawa hasil tangkapan ikan ke pasar, mengantar anak ke sekolah, atau menuju fasilitas kesehatan, yang dipertaruhkan bukan hanya

kenyamanan perjalanan. Yang dipertaruhkan adalah hak dan martabat mereka sebagai warga negara.

Karena itu, pembangunan jalan Singkil–Kayu Menang–Kuala Baru harus dipandang sebagai

upaya menghadirkan keadilan geografis. Negara tidak boleh hanya hadir di pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di wilayah pesisir yang selama ini berada di pinggiran perhatian pembangunan.

Masyarakat Singkil, Kayu Menang, dan Kuala Baru tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak, aman, nyaman, dan manusiawi. Sebab, pada akhirnya, hakikat pembangunan bukanlah membangun proyek demi proyek.

Pembangunan sejati adalah menghadirkan kemudahan, membuka keterhubungan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Jika sebuah jalan telah dinyatakan tembus, maka yang diharapkan masyarakat bukan sekadar dapat dilalui dengan susah payah, melainkan benar-benar mampu menghubungkan kehidupan menuju masa depan

yang lebih baik.