Ketika Kebencian Membunuh Akal Sehat Bangsa

Oleh: Mahfudz Y Loethan*)

Di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa ternyata bukan hanya soal kemiskinan, ancaman global, atau ketidakpastian ekonomi dunia.

Ancaman terbesar itu justru hadir ketika masyarakat perlahan kehilangan kemampuan berpikir jernih.

Ketika emosi mengalahkan nalar, ketika kebencian membuat seseorang tidak lagi mampu melihat realitas secara utuh, dan ketika informasi tidak lagi diuji berdasarkan kebenaran, melainkan dipercaya semata-mata karena sesuai dengan apa yang ingin didengar.

Baca juga: Zaini Abdullah: Seorang Dokter yang Menyeberangi Sejarah

Dalam dunia komunikasi modern, kondisi ini dikenal dengan istilah echo chamber. Sebuah situasi ketika seseorang terus-menerus berada dalam ruang informasi yang hanya memantulkan keyakinannya sendiri.

Ia hanya mendengar narasi yang sama, menerima pendapat dari kelompok yang sama, lalu perlahan menutup diri dari fakta atau perspektif berbeda.

Yang lebih berbahaya, seseorang dalam kondisi ini sering merasa dirinya sedang memperjuangkan kebenaran, padahal sesungguhnya ia sedang dipenjara oleh persepsi yang dibangun berulang-ulang.

Dan tanpa kita sadari, Indonesia hari ini sedang menghadapi fenomena itu. Kita melihat bagaimana isu penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu memantik kemarahan publik.

Demonstrasi terjadi, narasi berkembang liar di media sosial, seolah pemerintah telah menaikkan harga BBM secara menyeluruh dan meninggalkan rakyat kecil.

Baca juga: Menko Zulhas Silaturrahmi dan Jamu Makan Ulama di Banda Aceh

Padahal jika dibaca secara utuh, yang mengalami penyesuaian hanyalah BBM non-subsidi, sementara BBM subsidi yang digunakan mayoritas masyarakat tetap dipertahankan negara.

Judul Provokatif dan Kepercayaan Instan 

Namun di era digital, fakta utuh sering kalah cepat dibanding kemarahan. Judul provokatif lebih cepat dipercaya. Potongan video lebih mudah menyulut emosi. Serta narasi sepihak lebih cepat menyebar dibanding data yang lengkap.

Fenomena yang sama terlihat dalam perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang sejatinya menyentuh jutaan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini datang ke sekolah dalam keadaan lapar, belajar tanpa asupan gizi cukup, dan tumbuh dalam keterbatasan nutrisi.

Ketika muncul dugaan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan program tersebut, sebagian orang langsung menuntut satu hal: program dihentikan.

Padahal akal sehat seharusnya bekerja secara berbeda. Jika ada korupsi, maka yang diberantas adalah korupsinya.

Yang dibenahi adalah sistemnya, yang dihukum adalah pelakunya. Bukan justru manfaat yang diterima jutaan anak miskin yang harus dikorbankan.

Baca juga: Tgk Safrijal Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua PCNU Abdya Periode 2026-2031

Kita tentu tidak membakar seluruh rumah hanya karena ada satu ruangan yang kotor.

Tetapi inilah persoalan ketika kebencian terlalu lama menguasai cara berpikir seseorang, semua yang lahir dari pemerintah dianggap salah, semua kebijakan dicurigai, semua upaya dipandang negatif, bahkan sebelum dipahami substansinya.

Padahal pada saat bersamaan, negara sedang bekerja membangun fondasi besar masa depan Indonesia.

Ratusan ribu  anak dari keluarga miskin ekstrem mulai diberi akses pendidikan lebih bermartabat melalui program Sekolah Rakyat, agar kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ratusan ribu sekolah rusak yang bertahun-tahun tidak tersentuh mulai direvitalisasi agar anak-anak Indonesia belajar di ruang kelas yang layak.

Puskesmas di berbagai daerah diperbaiki agar layanan kesehatan benar-benar hadir bagi masyarakat kecil.

Baca juga: Perumda Tirta Tamiang Masih Berjibaku Atasi Krisis Air Baku

Ratusan jembatan juga dibangun agar anak-anak di wilayah terpencil tidak lagi mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai hanya dengan seutas tali demi pergi ke sekolah.

Negara juga sedang bergerak menyelamatkan triliunan rupiah uang rakyat dari tangan para koruptor yang selama puluhan tahun menjadikan anggaran publik sebagai ladang bancakan.

Agenda Besar Pemerintah

Lebih jauh lagi, pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan agenda besar jangka panjang yang sangat menentukan masa depan bangsa. 

Indonesia sedang memasuki fase industrialisasi dan hilirisasi nasional, sebuah strategi besar agar sumber daya alam bangsa ini tidak lagi dijual mentah ke luar negeri, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta membuka jutaan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia.

Di sektor pertanian, Indonesia hari ini patut bersyukur karena telah memasuki fase swasembada pangan, sebuah capaian penting yang menunjukkan bahwa bangsa ini semakin mampu berdiri di atas kekuatan produksinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan besar bangsa.

Baca juga: VIDEO Keluarga Korban Ledakan Aceh Hebat 2: Alhamdulillah Anak Saya Mulai Membaik

Di sektor energi, pemerintah juga terus bergerak mempersiapkan fondasi menuju swasembada energi, membangun kemandirian nasional agar masa depan Indonesia tidak terus bergantung pada dinamika dan ketidakpastian energi global.

Tidak berhenti di situ, Indonesia juga sedang mempersiapkan agenda besar berikutnya, yakni swasembada protein hewani, sebuah langkah strategis menuju kemandirian nasional dalam mencukupi kebutuhan pangan hewani rakyat melalui produksi dalam negeri, baik kebutuhan daging, susu, maupun telur.

Agenda ini bukan sekadar persoalan produksi pangan semata.

Lebih dari itu, ini adalah investasi jangka panjang bangsa untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan asupan gizi yang baik, memiliki kesehatan yang lebih kuat, kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul, serta kecerdasan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan.

Baca juga: Usung Semangat “Abeh Ube Abeh”, Dek Gam Siap Rebut Kembali Kejayaan PAN Aceh

Di saat yang sama, penguatan industri strategis, pembangunan infrastruktur produktif, pemerataan akses ekonomi, hingga pembangunan sektor-sektor dasar pelayanan publik terus dijalankan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi.

Semua ini adalah kebijakan besar yang akan menentukan masa depan bangsa dalam puluhan tahun ke depan.

Namun ironisnya, banyak masyarakat tidak lagi melihat itu. Semua capaian besar itu seakan hilang dari perhatian publik. Bukan karena tidak ada, tetapi karena terlalu banyak orang telah terjebak dalam echo chamber kebencian.

Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam ruang kebencian, ia kehilangan kemampuan untuk menilai sesuatu secara objektif. Yang terlihat bukan fakta, yang dicari bukan kebenaran, dan yang dipertahankan hanyalah prasangka.

Filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, pernah mengatakan: “Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed.”

Kadang manusia menolak mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi yang mereka bangun runtuh.

Kalimat itu terasa sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kita hidup di zaman ketika hoaks menyebar lebih cepat dibanding klarifikasi, ketika orang lebih suka membaca judul dibanding isi, ketika tombol share ditekan jauh lebih cepat dibanding kebiasaan berpikir.

Baca juga: VIDEO Ambulans Hantam Kerbau di Jalan Tol Sibanceh Pidie

Padahal dalam nilai-nilai luhur bangsa kita, terutama dalam ajaran Islam, kita mengenal satu prinsip fundamental: tabbayun. Memeriksa informasi terlebih dahulu, mencari kebenaran sebelum mempercayai, menguji fakta sebelum menyebarkan.

Sayangnya, budaya tabbayun perlahan tergeser oleh budaya reaktif. Kita terlalu cepat marah, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat membagikan sesuatu yang bahkan belum kita pahami secara utuh.

Jika keadaan ini terus berlangsung, maka bangsa ini bukan hanya menghadapi krisis informasi.

Kita sedang menghadapi krisis akal sehat. Indonesia membutuhkan generasi yang kuat dalam literasi digital. Generasi yang suka membaca, bukan hanya membaca judul. Generasi yang terbuka terhadap perbedaan. Generasi yang mampu membedakan fakta, propaganda, dan manipulasi opini.

Baca juga: Jamaah Haji Aceh Hilang Uang Belasan Juta di Makkah, Dikembalikan Utuh

Karena kritik dalam demokrasi tentu penting. Tetapi kritik yang lahir dari kebencian buta sering kali membunuh objektivitas. Dan ketika objektivitas mati, arah bangsa perlahan ikut hilang.

Sudah saatnya kita belajar menjadi masyarakat yang dewasa. Tidak menilai sebuah kebijakan berdasarkan siapa yang menjalankan. Tetapi berdasarkan manfaat yang diterima rakyat.

Mari menjadi generasi yang gemar tabbayun, mari membangun budaya membaca sebelum bereaksi, mari memeriksa informasi sebelum mengonsumsi dan membagikannya. 

Karena di zaman digital ini, bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling cepat berbicara. Tetapi bangsa yang rakyatnya paling cerdas membedakan antara fakta, propaganda, dan kebisingan.

Sebab sesungguhnya, ketika kebencian mulai menguasai pikiran, akal sehat selalu menjadi korban pertama.(*)

*) PENULIS adalah Mahasiswa Pascasarjana USK, Alumni PPNK Lemhannas RI 2025

KUPI Beungoh adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 

BACA artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI