Dari Ancaman Gulung Tikar ke Risiko Gulung Permadani  

Tekanan hari ini datang dari tiga pukulan sekaligus. Pertama, rupiah sempat menyentuh sekitar Rp18.190 per dolar AS, membuat bahan baku impor makin mahal. Kedua, harga energi naik; Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sekitar 32 persen, sehingga biaya mobilitas, distribusi, dan logistik ikut terdorong.

Ketiga, BI Rate naik ke 5,50 persen untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi konsekuensinya cicilan rumah tangga lebih berat, kredit usaha lebih mahal, ekspansi tertunda, dan konsumsi makin ditahan. Pada saat yang sama, inflasi diperkirakan bergerak menuju 4 persen, melewati batas nyaman banyak rumah tangga.

Tekanan itu tidak jatuh merata. Secara omzet tahunan, usaha mikro berada sampai Rp2 miliar, usaha kecil di atas Rp2 miliar sampai Rp15 miliar, dan usaha menengah di atas Rp15 miliar sampai Rp50 miliar.

Usaha mikro dan kecil adalah “tikar” ekonomi rakyat: bertumpu pada arus kas harian, pembeli sekitar, dan modal terbatas. Ketika biaya naik sementara daya beli melemah, mereka bertahan dengan cara paling sunyi: mengecilkan ukuran, menurunkan kualitas, mengurangi pekerja harian, atau menunda belanja bahan baku.

Tiga pukulan itu membuat ekonomi rakyat mulai sempoyongan. Dalam tarung tinju, pukulan bertubi-tubi tidak selalu langsung menjatuhkan lawan, tetapi cukup untuk merusak keseimbangan dan membuka jalan menuju KO.

Usaha kecil berada di posisi itu. Ketika kurs melemah, energi mahal, dan bunga tinggi datang bersamaan, mereka tidak selalu langsung menaikkan harga atau menutup usaha. 

Mereka lebih dulu bertahan lewat shrinkflation: harga tetap, tetapi isi mengecil; kemasan sama, tetapi bobot berkurang; porsi makanan pelan-pelan menyusut.

Timphan, misalnya, masih dijual dengan harga lama, tetapi ukurannya lebih mungil dan isinya lebih tipis. Itulah tanda tikar ekonomi rakyat mulai terlipat. Jika tekanan berlanjut, tikar ini bisa benar-benar tergulung.

Namun tekanan tidak berhenti di tikar kecil. Ia naik ke “permadani”: usaha menengah dan industri menengah ke atas yang tampak lebih mapan, tetapi memikul beban jauh lebih mahal pekerja tetap, gudang, mesin, kontrak pemasok, cicilan bank, dan kewajiban produksi. Mereka belum tentu langsung tutup, tetapi mulai menggulung rencana: ekspansi ditahan, produksi dipangkas, rekrutmen ditunda, pekerja dikurangi, jam kerja dipotong, dan investasi disimpan ke dalam laci. Di titik inilah risiko gulung permadani menjadi nyata.

Jangan Hamparkan Permadani di Lantai Retak

Pemerintah tidak boleh mabuk pada pertumbuhan sekitar lima persen. Pertumbuhan yang tidak menjaga daya beli, pekerjaan, dan ketahanan usaha hanya terlihat kokoh dari atas, tetapi retak di bawah.

PHK adalah alarm paling keras: satu pekerja kehilangan pekerjaan, banyak dapur ikut kehilangan napas; warung sekitar pabrik sepi, kontrakan kosong, ojek kehilangan penumpang, dan pasar lokal kehilangan pembeli.

Alarm itu kini juga terdengar di jalan. Pada Jumat, 12 Juni, BEM turun ke lapangan di beberapa kota. Ini bukan sekadar riuh demonstrasi mahasiswa, melainkan tanda bahwa tekanan ekonomi mulai berubah menjadi tuntutan atas keadilan, prioritas anggaran, dan keberpihakan negara. Ketika kritik tentang pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok, BBM, dan program besar negara muncul bersamaan, pesan publik sebenarnya jelas: negara harus membedakan prioritas dari ambisi.

Program MBG tidak otomatis keliru, tetapi ketika pengeluarannya disebut dapat bergerak sekitar Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun per hari, negara wajib memastikan sasaran, tata kelola, efisiensi, dan efek penggandanya benar-benar bekerja. Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan proyek jumbo lainnya: tidak semua ambisi bisa dibiayai sekaligus, apalagi ketika lantai ekonomi rakyat sedang retak.

Prioritas negara harus kembali ke sumber tekanan nyata: menjaga kelas menengah agar tidak turun kelas; memberi napas kepada usaha mikro dan kecil melalui keringanan energi, relaksasi kredit, dan akses modal kerja murah; serta menjaga industri menengah ke atas melalui kepastian bahan baku, perlindungan dari impor ilegal, restrukturisasi pinjaman selektif, dan kebijakan penahan PHK. Pemerintah juga harus disiplin dan terbuka.

Jika APBN tidak lagi sanggup menanggung subsidi seperti sebelumnya, katakan dengan jujur. Jika harga harus disesuaikan, jelaskan dasar dan kompensasinya. Jika rakyat diminta berhemat, negara harus lebih dulu menunjukkan efisiensi. Negara ini milik rakyat, bukan milik pemerintah.