Dilema Makan Bergizi Gratis

Oleh: Syarifah Rahmah*)

Kebijakan Pemerintah tentang program Makan Bergizi Gratis (MBK) adalah program pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. 

Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini dikelola langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola program

Program ini membuka ruang akses bagi Masyarakat kurang mampu dan juga untuk mendukung ekonomi lokal agar lebih terberdaya. 

Program prioritas pemerintah ini bertujuan pada tahun 2029 target pencapain 100 persen dapat terpenuhi. 

Program MBG ini berjalan di beberapa daerah, dan harapan pemerintah melalui Makan Bergizi Gratis ini dapat memenuhi standar gizi nasional.

Standar Gizi

Program MBG telah berjalan selama beberapa waktu, program ini melibatkan kemitraan yang luas dengan petani. 

Produsen lokal, dan UMKM sebagai pemasok dan pendistribusian makanan. 

Kebijakan ini cukup begus karena diperioritaskan oleh pemerintah secara khusus untuk daerah tertinggal, terdepan , dan terluar. 

Intinya guna memenuhi standar gizi generasi masa depan yang lebih sehat, kreatif dan mengukir prestasi dan mengharumkan nama bangsa.

Melihat pada kualitas makanan belum memenuhi standar gizi. Isi paket belum memenuhi jumlah kalori dan protein, konon lagi memenuhi standar gizi dan kesehatan. 

Kondisi Indonesia yang saat ini mengalami rawan pangan, harga melonjak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lapangan kerja terbatas, pengangguran hampir merata. 

Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan MBG, Mendagri Minta Pemda ‘Pasang Badan’ Hadapi Insiden

Mengharuskan pemerintah menyediakan layanan Makan Bergizi Gratis. Ibarat anugerah langit bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. 

Pertanyaan nya sampai kapan program MBG ini akan bertahan, ditambah lagi kualitas makanan yang menyesakkan dada.

Anak adalah aset bangsa, tubuh mereka membutuhkan asupan gizi seimbang guna mendukung tumbuh kembang mereka.