Adu Sakti

Oleh: Bung Alkaf *)

KEDATANGAN Kolonel Latief menjumpai Suharto di malam penjemputan para perwira tinggi Angkatan Darat menjadi polemik berkepanjangan, terutama setelah kejatuhan Suharto abad silam.

Kedatangan Latief menjumpai Suharto pada malam itu menjadi alasan sejarah revisionis pascaOrba untuk menggebuk Suharto dengan keras.

Jari telunjuk orang di Indonesia yang baru lepas dari kerangkeng batin dan fisik Orde Baru semua mengarah kepada Suharto.

Dia dianggap telah mengetahui rencana penjemputan yang berujung kepada pembunuhan perwira tinggi Angkatan Darat itu, tetapi tidak melakukan apa pun.

Kecurigaan semakin bertambah, mengapa perwira senior sepertinya selamat dari malam jahanam itu.

Cerita Kolonel Latief tentang perjumpaan itu juga disampaikan oleh Suharto di berbagai kesempatan, termasuk dalam buku otobiografinya, "Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya."

Dalam buku itu, Suharto mengakui bahwa Latief, yang pernah menjadi anak buahnya, menjumpai dirinya, yang dimaknai oleh Suharto untuk memastikan di posisi Suharto di malam tiga puluh September itu.

Karena dia tidak berada di rumah, menurut Suharto, selamatlah dia dari upaya penjemputan yang kemudian diketahui dilakukan oleh Resimen Cakrabirawa.

Sejarah Polititk 1965 memang tidak sesederhana itu.

Baca juga: Aktivis HMI & Dandim Aceh Singkil Nobar Film G30S PKI

Bagi generasi yang tumbuh dalam dunia simulakra Orde Baru, peristiwa malam tiga puluh September telah sampai pada titik aksiomatik bahwa gerakan itu dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI yang menggerakkan para sekelompok prajurit dan perwira menengah untuk mendatangi, mendobrak, menembaki, dan menculik para jenderal itu.

Rekaman itu begitu kuat karena Orde Baru melakukannya dengan masif dan sistematis.

"Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film," tulis Herlambang Wijaya dalam bukunya itu.

Orde Baru melakukan penguasaan sejarah agar menjadi cerita tunggal melalui beragam medium, salah satunya film. 

Sebelum Suharto jatuh, publik Indonesia dipaksa untuk menonton film, yang secara sinematografi, salah satu yang terbaik dalam sejarah.

Celakanya, film yang secara teknis sangat bagus, diproduksi untuk menjadi bahan propaganda Orde Baru untuk menutupi kompleksitas peristiwa tiga puluh September.

"Peristiwa Gestok itu, "kata Sukarno, "disebabkan oleh tiga hal: keterlibatan CIA, Pemimpin PKI yang keblinger, dan konflik di Angkatan Darat."

Sukarno menunjuk CIA terlibat karena sejak awal lembaga intelejen Amerika Serikat terobsesi untuk menjatuhkan Sukarno.

Untuk pemimpin PKI, sepertinya dia telah mencium agenda dari Politbiro partai politik.

Sedangkan untuk tentara Angkatan Darat, sepertinya Sukarno belum begitu pulih dari naik turun hubungannya dengan kekuatan politik dan militer yang dominan itu sejak zaman Jenderal Sudirman.

Baca juga: Peristiwa Kelam G30S PKI, Berikut 25 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2025

Namun, Sukarno juga tidak selamat.

Dia akhirnya jatuh karena peristiwa yang disebutnya Gestok itu.

Setelah Supersemar di tangan Suharto, Sukarno pun semakin melelah, hari demi hari.

Lalu, sepertinya rumor bahwa para jenderal dijemput di malam itu atas perintahnya mulai berhembus kencang.

Sukarno pun mendapat amarah.

Dia didesak untuk dibawa ke Mahmilub, lembaga peradilan add hock yang dia bentuk.

Di panggung Mahmilub, orang-orang terdekat dan kepercayaannya didakwa dan diadili, di antaranya, Soebandrio dan Oemar Dani.

Soebandrio bukan sembarang orang.

Dia merupakan Waperdam I. 

Sedangkan Oemar Dani adalah Kepala Staf Angkatan Udara.

Dua orang ini, sedikit dari deretan nama para loyalis Sukarno yang diseret ke Mahmilub.

Satu langkah lagi menuju Sukarno, sampai kemudian Suharto yang menghalangi agar tuntutan itu tidak terjadi.

Bagi Suharto, membawa Sukarno ke Mahmilub sama saja dengan memulai tradisi Arokian ke panggung politik Indonesia modern.

"Tetapi, kau Harto," kata Pramoedya dalam roman Arok Dedes, "telah mempraktekkan jalan Ken Arok menuju kekuasaan."

Baca juga: Menilik Sejarah Kantor PWI Sabang, Ada Bayang-bayang PKI, Kini Aset Pemko

Suharto dibayangkan seperti Ken Arok yang menjungkalkan Tunggul Ametung dalam epos politik Jawa klasik. 

Suharto, setelah kejatuhannya, didakwa tanpa ampun bahwa telah mengkudeta Sukarno.

"Suharto telah melakukan kudeta merangkak," kata Soebandrio. 

"Tidak ada istilah kudeta merangkak dalam sejarah politik di mana pun," sergah Saleem Said.

Sepertinya benar, dan memang benar, bahwa cerita kudeta di mana pun di belahan dunia mana pun, pastilah secepat kilat.

Dalam hitungan hari.

Tetapi, tidak demikian dalam kisah pergantian dari Sukarno ke Suharto.

Kisahnya seperti melambat.

Baca juga: Panitia Musda Tetapkan Syarat Calon Ketua Golkar Aceh, Salah Satunya Tak Pernah Terlibat G30S/PKI

Suharto memberi terlebih dahulu kesempatan kepada tiga orang yang lebih tua darinya, Hamengkubowono IX, Moh. Hatta, dan Jenderal Nasution, yang kesemuanya menolak, dengan alasan masing-masing.

Suharto naik tahta, Sukarno disingkirkan, tetapi tidak pernah dibawa ke Mahmilub.

Lalu, sejarah menyesali hal demikian, tanpa pernah melongok apa yang terjadi di masa-masa itu dengan detail.

Karena, jika mengambil cara persepsi Salim Said tentang peristiwa tiga puluh September, maka Sukarno bisa dibawa ke Mahmilub, dan sepertinya, para pelaku sejarah di zaman itu seperti mengetahui cerita demikian, sampai kemudian Salim Said menjelaskan melalui teori pendaulatan.

Dalam bukunya, "Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian," Salim Said menyebut bahwa Sukarno yang mengetahui bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat, tentu tidak semua, karena Suharto dan Umar Wirahadikusuma tidak ada dalam daftar, akan dibawa oleh Resimen Cakrabirawa ke hadapannya.

Itulah mengapa, kalau kita menyaksikan ulang di film Peristiwa Pengkhianatan G30S/PKI, ada dialog ringkas, "Jenderal diminta menghadap Bapak Presiden."

Baca juga: Panitia Musda Tetapkan Syarat Calon Ketua Golkar Aceh, Salah Satunya Tak Pernah Terlibat G30S/PKI

Jika kita tidak melihatnya dalam teori pendaulatannya Salim Said, kalimat itu adalah akal-akalannya prajurit dari Cakrabirawa yang sudah disusupi PKI.

Bagi Salim Said, pendaulatan demikian adalah tradisi politik sejak zaman revolusi.

Pendaulatan yang dimaksud dalam pengertian diculik atau dijemput untuk dimintakan pertanggungjawaban atau penundukan.

Salim Said memberi contoh pada peristiwa Rengasdengklok menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.

Dalam skema itu, perwira tinggi Angkatan Darat dijemput untuk dihadapkan kepada Sukarno, namun rencana itu berantakan karena terjadi pembunuhan terhadap para perwira tinggi tersebut.

Kematian para perwira tinggi itulah yang mengakhiri kekuasaan Sukarno, robohnya bangunan Sukarnoisme, dan kehancuran PKI.

Mengapa terjadi pembunuhan? Salim Said pun tidak memiliki jawaban.

Jawaban yang kini kita terima adalah sejarah Indonesia pada peristiwa 1965 belum bergerak terlalu jauh.

Masih berkutat pada perdebatan elite dan situasi politik yang berubah karena terbunuhnya para perwira tinggi itu.

Lalu, di saat yang sama, korban yang tidak terlibat sama sekali dengan kekacauan politik di Jakarta, masih belum terobati jiwa dan fisiknya.

Peristiwa enam lima yang tampak sakti bagi sebagian kelompok, tetapi masih menjadi derita bagi mereka. 

*) PENULIS adalah Muhammad Alkaf, akrab disapa Bung Alkaf, seorang Esais Aceh

Baca juga: Santri Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar Doa Bersama untuk Pahlawan Revolusi dan Nobar Film G30/S PKI