Menemukan Titik Equilibrium Sistem Ekonomi Pancasila

Menemukan Titik Equilibrium Sistem Ekonomi Pancasila: Analisis Empiris Hilirisasi Nikel, Regulasi Investasi, Dan Peran Ekonomi Syariah Dalam Menjaga Keadilan Sosial

*) Oleh: M Agil Mukahar, T Zakly Ar-Richard, Muhammad Abrar

Abstrak
Keseimbangan ideal antara peran negara dan mekanisme pasar dalam Sistem Ekonomi Pancasila dengan meninjau dua kebijakan strategis Indonesia: hilirisasi nikel dan regulasi investasi asing.

Keduanya dipandang sebagai indikator nyata dari arah pembangunan ekonomi nasional di tengah kompetisi global. Berdasarkan data empiris dari BKPM, BPS, dan laporan keuangan industri nikel, tulisan ini mengkaji apakah peran negara cenderung dominan dan tunduk pada kekuatan pasar.

Analisis dengan pendekatan ekonomi syariah, yang menawarkan koreksi etis terhadap dua ekstrem tersebut melalui prinsip larangan riba, gharar, maisir, dan optimalisasi ZISWAF.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hilirisasi berhasil meningkatkan nilai tambah nasional, namun belum menekan ketimpangan sosial. Integrasi ekonomi syariah berpotensi menjadi instrumen korektif dalam mencapai tujuan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila.

Pendahuluan

Sistem Ekonomi Pancasila menempatkan negara dan pasar dalam relasi dialektis: negara menjamin pemerataan dan keadilan sosial, sementara pasar menggerakkan efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional.

Dalam teori ekonomi kelembagaan, keseimbangan antara keduanya menjadi fondasi sustainable development (Todaro & Smith, 2020).

Namun, dalam konteks globalisasi, sistem ekonomi Indonesia kerap dikritik sebagai sistem campuran yang belum menemukan titik equilibriumnya dan terjebak antara etatisme yang berlebihan serta liberalisme yang membiarkan pasar tanpa kendali.

Kebijakan hilirisasi nikel dan regulasi investasi asing menjadi laboratorium empiris penting untuk menguji keseimbangan tersebut.

Hilirisasi menunjukkan intervensi kuat negara untuk mengolah sumber daya alam domestik dan deregulasi investasi menunjukkan keterbukaan terhadap mekanisme pasar global.

Sistem ekonomi Pancasila belum mencapai keseimbangan ideal karena peran negara masih dominan dalam aspek produksi, sementara prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berfungsi sebagai korektif untuk mengintegrasikan efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial secara harmonis.

Hilirisasi Nikel: Antara Etatisme dan Kemandirian Ekonomi