Apa Itu Smart Humanocracy yang Disebut Prof Mirza Tabrani? 

Oleh Risman A Rahman*)

Saya membaca berita pencalonan Prof. Mirza Tabrani SE, MBA, DBA di Serambi Indonesia sudah malam.

Judulnya yang menyebut “bawa spirit smart humanocracy” menggoda untuk mencari tahu. 

Sekilas memang sudah dijelaskan sebagai sebuah model kepemimpinan berbasis penghormatan pada manusia sebagai subjek ,yang berhak berkembang di samping harus bekerja dan mengabdi. 

Dengan begitu manajemen kampus lebih memilih meninggalkan birokrasi kaku dan memberi ruang bagi manusia civitas akademika untuk berkembang. 

Dan bisa jadi ini sebagai langkah untuk menjadikan universitas lebih otonom, gesit, dan berdampak.

Dari bacaan saya diinformasikan bahwa istilah Humanocracy berasal dari akar kata Latin dan Yunani: humanus berarti manusia, dan -kratia berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang berpusat pada manusia. 

Konsep ini disebut dikembangkan oleh Gary Hamel dan Michele Zanini, dua pemikir manajemen global yang dikenal karena keberanian mereka menantang sistem organisasi tradisional. 

Baca juga: Prof Mirza Tabrani Resmi Mendaftar Dalam Bursa Calon Rektor USK, Bawa Spirit Smart Humanocracy

Oh ya, Hamel disebut pernah dinobatkan sebagai pemikir bisnis nomor satu versi Wall Street Journal, sementara Zanini dikenal luas sebagai konsultan transformasi organisasi yang fokus pada pengurangan birokrasi dan peningkatan otonomi.

Dikatakan juga bahwa gagasan mereka telah memengaruhi banyak institusi besar, termasuk kampus-kampus terkemuka di Amerika dan Eropa. 

Mereka dikatakan mulai meninggalkan struktur hierarkis dan beralih ke sistem yang lebih fleksibel, berbasis kepercayaan, dan berorientasi pada dampak. 

Di lingkungan akademik, katanya, pendekatan ini mendorong universitas menjadi tempat yang lebih inovatif, kolaboratif, dan manusiawi.

Status PTN-BH menuntut kampus bergerak lincah

Nah, ini yang menarik. Smart Humanocracy bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, digitalisasi. Kampus harus mengadopsi sistem cerdas dan terintegrasi, mencakup administrasi, pengadaan barang, hingga data terbuka. 

Baca juga: Dr Ramzi Adriman Resmi Daftar Bakal Calon Rektor USK 2026–2031

Dengan begitu proses menjadi transparan, cepat, dan akuntabel. Tak ada lagi tumpukan kertas dan prosedur berbelit.

Kedua, meritokrasi dan otonomi. Dan ini menarik. Dosen dan peneliti diberi ruang untuk berinovasi tanpa dibatasi oleh pangkat atau senioritas.