Khan, Aboutaleb, dan Mamdani: Fenomena Migran Muslim Menjadi Pejabat Publik di Eropa dan AS

Ringkasan Berita:Fenomena yang dulu mustahil

Latar Belakang Migrasi

Tokoh-Tokoh Kunci (Sadiq Khan di London Inggris, Ahmed Aboutaleb di Rotterdam Belanda, dan Zohran Mamdani di New York Amerika Serikat)

Kisah Perjalanan dan perjuangan mereka yang tidak mudah

Faktor yang mendukung keberhasilan mereka

Tantangan yang dihadapi

Pelajaran penting untuk kita, bahwa dunia Barat bukan lagi “nanggroe kaphe”, tapi ruang untuk merawat kemanusiaan secara luas 

 

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Dulu dianggap mustahil bagi Muslim migran menjadi pejabat publik di Barat.

Kini, tokoh seperti Sadiq Khan, Ahmed Aboutaleb, dan Zohran Mamdani membuktikan sebaliknya.

Dalam pemahaman kita sehari-hari mungkin akan menjadi semacam  lelucon sinis yang kadang lebih tajam dari kuliah politik, tentang peluang individu minoritas etnis, ras, agama di negara negara Barat, untuk menjadi pemimpin jabatan publik.

Singkatnya, jangan pernah bayangkan orang Islam-apalagi migran minoritas, akan menjadi pejabat publik di Eropa atau AS. 

Tak pernah ada dalam imajinasi kita, bahwa kota-kota penting di dunia, seperti London, Rotterdam, dan New York akan mempunyai wali kota yang bukan pribumi, dan beragama Islam. 

Lelucon itu yang mungkin diucapkan sambil tertawa beberapa waktu yang lalu, kini menyimpan kekaguman dan ironi.

Bagaimana tidak, anak migran Muslim--yang mungkin lahir dari keluarga tukang cuci, sopir taksi, atau buruh pabrik--justru menjadi pejabat publik penting di negeri Barat, yang berkonotasi dengan kata “nanggroe kaphe”.

Kini ungkapan-ungkapan seperti “tak mungkin”, “tak bisa”, “mustahil”  telah berbalik 180 derajat. 

Nama-nama seperti Sadiq Khan-Wali Kota London, Ahmed Aboutaleb -Wali Kota Rotterdam, dan Zohran Mamdani -Anggota Parlemen New York, yang segera akan terpilih menjadi wali kota, adalah sesuatu yang “mustahil” akan menjadi kenyataan.

Mereka bukan hanya tokoh-tokoh fenomenal, tapi juga penanda bahwa lanskap politik Barat sedang berubah--perlahan tapi nyata--karena kehadiran dan partisipasi aktif komunitas Muslim migran.

Baca juga: Sosok Zohran Mamdani, Muslim Pertama jadi Calon Wali Kota New York, Pro Palestina dan Dibenci Trump

Dari Pekerja Migran Menembus Ruang Kekuasaan

Fenomena ini lahir dari proses migrasi besar-besaran pasca-Perang Dunia II. 

Negara-negara Eropa yang mengalami kehancuran infrastruktur dan kekurangan tenaga kerja membutuhkan migran untuk bekerja.

Mereka mengundang pekerja dari bekas jajahannya, Pakistan, India, Bangladesh, Maroko, Turki, dan berbagai negara Afrika Utara. 

Gelombang itu berlanjut ke Amerika Serikat melalui jalur yang berbeda, lewat program imigrasi profesional, pengungsi politik, hingga reunifikasi keluarga.

Komunitas Muslim pun tumbuh cepat di kota-kota besar: London, Paris, Rotterdam, Berlin, New York, Chicago, hingga Toronto. 

Mereka datang untuk bekerja, bertahan, dan membangun masa depan. 

Dalam dua hingga tiga generasi, sebagian dari mereka tidak hanya sukses secara ekonomi, tapi juga menembus ruang-ruang kekuasaan yang dulunya dianggap milik “pribumi kulit putih”.

Sadiq Khan di London

Di London, Sadiq Khan adalah simbol paling menonjol dari transformasi itu. 

Anak seorang imigran Pakistan dan sopir bus, ia tumbuh di kawasan Tooting, belajar hukum, dan menjadi pengacara hak asasi manusia. 

Karier politiknya dimulai di Partai Buruh, dan pada 2016 ia membuat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih sebagai walikota London--kota metropolitan yang menjadi simbol globalisasi dan pluralisme. 

Kemenangannya bukan hasil politik identitas sempit, tapi karena kemampuannya berbicara lintas kelas, ras, dan agama. 

London, yang dulu pusat imperium kolonial Inggris, kini dipimpin oleh seorang Muslim Asia Selatan. 

Sebuah ironi sejarah yang tidak bisa dilewatkan.

Baca juga: Sosok Sadiq Khan, Muslim yang Cetak Sejarah Menang Pemilihan Wali Kota London untuk 3 Periode

Ahmed Aboutaleb di Rotterdam

Sementara itu di Rotterdam, kota pelabuhan terbesar Belanda, Ahmed Aboutaleb menjabat sebagai walikota sejak 2009. 

Lahir di Maroko, ia datang ke Belanda sebagai remaja dan memulai hidup dari bawah. 

Yang membuat Aboutaleb menonjol bukan hanya karena latar belakangnya sebagai Muslim, tetapi karena keberaniannya bersuara tegas dalam isu integrasi. 

Dalam salah satu pidatonya pascaserangan Charlie Hebdo di Paris, ia berkata kepada ekstremis Muslim: “Jika kalian tidak suka kebebasan di Belanda, kemasi barang kalian dan pergi.” 

Pernyataan itu kontroversial, tapi juga menunjukkan sikapnya yang teguh: bahwa menjadi Muslim tidak berarti menolak nilai-nilai Eropa, dan menjadi pemimpin berarti menyatukan, bukan memecah. 

Ia dihormati sebagai wali kota yang tegas, adil, dan tidak menjual identitas hanya demi suara.

Zohran Mamdani di New York

Di New York, Zohran Mamdani muncul sebagai suara segar dari generasi muda progresif. 

Lahir dari ibu Uganda dan ayah India, Mamdani dibesarkan dalam lingkungan migran yang kompleks. 

Ia mewakili distrik Astoria di Queens--salah satu kawasan paling beragam di Amerika Serikat, tempat komunitas Yunani, Bangladesh, Mesir, dan Meksiko hidup berdampingan. 

Zohran terpilih sebagai anggota majelis negara bagian New York, mengusung agenda kesejahteraan sosial, perumahan terjangkau, dan reformasi sistem peradilan. 

Ia terbuka sebagai Muslim, dan aktif menyuarakan isu-isu keadilan sosial lintas agama dan etnis.

Bukan Kisah Lurus dan Mudah

Perjalanan menuju puncak kekuasaan bagi para pemimpin Muslim migran seperti Sadiq Khan, Ahmed Aboutaleb, dan Zohran Mamdani bukanlah kisah yang lurus dan mudah. 

Mereka menapaki tangga karier dengan kaki yang sering kali berdarah oleh luka diskriminasi, prasangka, dan beban identitas yang terus-menerus diuji. 

Namun justru dari tekanan itulah mereka ditempa, bukan sebagai simbol komunitas minoritas semata, tetapi sebagai pemimpin publik sejati.

Ketiganya menempuh jalan yang berbeda: Khan dari jalur hukum dan politik partai besar; Aboutaleb dari birokrasi dan jurnalisme; Mamdani dari gerakan sosial akar rumput. 

Tapi satu hal yang sama mengikat mereka: ketekunan, integritas, dan keyakinan bahwa identitas mereka bukanlah beban, melainkan kekuatan. 

Mereka bukan hanya membuktikan bahwa minoritas bisa memimpin, tapi bahwa dalam masyarakat yang adil, kualitas manusia tak bisa dibatasi oleh asal-usulnya.

Apa yang Membuat Mereka Berhasil?

Pertama, mereka muncul dari kota-kota kosmopolitan. 

London, Rotterdam, dan New York bukan hanya kota besar, tapi simpul peradaban global. 

Di kota seperti ini, keberagaman adalah kenyataan sehari-hari, bukan slogan kampanye. 

Identitas Muslim tidak otomatis diasosiasikan dengan ancaman, tapi bisa dilihat sebagai kekuatan komunitas. 

Kota-kota ini adalah tempat di mana modal sosial, jaringan komunitas, dan partisipasi sipil mempunyai dampak riil terhadap representasi politik.

Kedua, generasi kedua dan ketiga Muslim migran telah mendapatkan akses pendidikan tinggi dan membangun modal budaya yang memungkinkan mereka menembus sistem. 

Mereka fasih dalam bahasa setempat, memahami sistem politik, dan mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai demokrasi liberal. 

Inilah generasi yang tak merasa asing di dua dunia: mereka bisa membaca Al-Fatihah dan konstitusi negara dimana mereka berada dalam satu tarikan napas.

Ketiga, ada pergeseran di tingkat pemilih. 

Masyarakat urban, terutama generasi muda, semakin menghargai keberagaman, representasi, dan otentisitas. 

Mereka memilih kandidat bukan hanya karena partai atau agama, tapi karena rekam jejak, visi, dan keberanian bersuara.

Namun, keberhasilan ini juga menyimpan tantangan. 

Mereka sering dijadikan sasaran Islamofobia, dilema identitas.

Yang paling menyakitkan kadang mereka membawa beban ekspektasi ganda--dianggap terlalu Muslim untuk sebagian warga Barat, dan terlalu liberal untuk sebagian komunitas Muslim konservatif. 

Tapi justru karena berada di ruang di antara itulah, mereka menjadi jembatan.

Apa Pelajaran untuk Kita?

Keberhasilan Muslim di dunia Barat bukan karena mereka melepas identitasnya, tapi karena mereka mampu menavigasinya. 

Menjadi Muslim tidak menghalangi mereka menjadi pemimpin. 

Justru keislaman yang terbuka, reflektif, dan kontekstual bisa menjadi fondasi moral dalam mengelola kekuasaan secara adil dan inklusif.

Dan barangkali, kita harus mulai berhenti melihat dunia Barat hanya sebagai “nanggroe kaphe”. 

Karena di sana, banyak anak-anak kita yang kini sudah menjadi ulee pemeurintahan--bukan untuk mengislamkan negeri itu, tapi untuk merawat kemanusiaan dalam konteks yang lebih luas.(*)

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.