Melupakan MoU Helsinki, Apa Tidak Salah Bung Benny K. Harman? 

Oleh: Risman Rachman*)

ACEH selalu hidup dengan narasi besar. Selama berabad-abad, narasi itu adalah perlawanan. 

Kisah Cut Nyak Dhien, Teuku Umar, dan ribuan syuhada yang tak tunduk pada Belanda membentuk imajinasi kolektif bahwa Aceh adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. 

Bahkan ketika Indonesia lahir, Aceh tampil sebagai “daerah modal,” menyumbangkan darah dan harta demi republik. 

Semua itu adalah narasi heroisme yang membuat Aceh tak pernah berhenti berpikir merdeka.

Namun Aceh juga pernah mencoba jalan damai. 

Pada tahun 2000, Pemerintah RI dan GAM pernah mencoba jalan damai yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC). 

Ini adalah kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan kekerasan, membuka ruang bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog. 

Dokumen Humanitarian Pause (Jeda Kemanusiaan) ini ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Duta Besar Hassan Wirajuda) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (diwakili oleh Dr. Zaini Abdullah).

Penandatanganan berlangsung di Davos, Swiss pada 12 Mei 2000.*)

Upaya jeda kemanusiaan ini gagal, dan berakhir pada 15 Januari 2001 setelah berbagai insiden yang menelan korban jiwa di Aceh.

Berakhirnya jeda kemanusiaan ini menyebabkan kembalinya eskalasi konflik bersenjata di Aceh.

Meski gagal, kesepakatan HDC menjadi semacam “laboratorium” yang membuka jalan bagi keberhasilan Perjanjian Helsinki 2005, yang pada akhirnya mengakhiri konflik panjang di Aceh.

Ikrar Lamteh; Bukti Rakyat Aceh tak Hanya Tahu Cara Melawan 

Jauh sebelum "Jeda Kemanusiaan" dan "MoU Helsinki", Aceh juga pernah mencoba jalan damai.

Ikrar Lamteh pada tahun 1957 adalah yang paling terkenal di kalangan rakyat Aceh, sebagai upaya awal menghentikan konflik antara rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. 

Ikrar damai yang disepakati di desa Lamteh, Banda Aceh pada tanggal 8 April 1957 antara pemerintah Republik Indonesia dan DI/TII Aceh, lahir dari kelelahan rakyat dan keinginan untuk menutup luka.

Perjanjian ini merupakan bagian penting dari sejarah Aceh dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat Indonesia dengan Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Tgk Daud Beureueh.

Meski gagal bertahan lama karena lemahnya dukungan politik dan minim legitimasi, Ikrar Lamteh tetap penting sebagai bukti bahwa rakyat Aceh tidak hanya tahu cara melawan, tetapi juga pernah berusaha berdamai.

MoU Helsinki adalah kelanjutan sekaligus koreksi.

 BACA JUGA: Salah Paham tentang Ikrar Lamteh

Jika Lamteh gagal, Helsinki berhasil karena ia memiliki legitimasi internasional, dukungan politik nasional, dan komitmen moral dari kedua belah pihak. 

MoU Helsinki bukan sekadar dokumen, melainkan narasi besar baru yang memberi rakyat Aceh mimpi tentang kesejahteraan dalam bingkai NKRI. 

Ia adalah halaman baru yang ditulis bersama, bukan hanya oleh Aceh, tetapi juga oleh Indonesia, juga dunia. 

Di sana ada banyak nama, bukan hanya SBY dan Jusuf Kalla. 

Bukan juga cuma Malek Mahmud, Zaini Abdullah dan lainnya. 

Ada juga nama-nama dari berbagai negara. 

Ada Marttti Ahtisaari, Juha Cristensen, Pieter Feith, dan banyak nama lainnya. 

Narasi damai ini adalah energi baru. 

Sebagaimana Yuval Noah Harari menekankan, manusia bertahan hidup karena imajinasi kolektif. 

Yuval Noah Harari adalah sejarawan dunia yang terkenal dengan buku Safiens. 

Buku Sapiens ini berisi tentang sejarah manusia yang sukses bertahan hidup karena menguasai linguistik kognitif.

Narasi damai merujuk Harari adalah imajinasi politik yang memungkinkan rakyat Aceh dan Indonesia bekerja sama membangun masa depan. 

Sebagaimana Bagus Putra Muljadi, Profesor muda dari Universitas Nottingham Inggris menegaskan, bangsa tanpa narasi akan kehilangan arah. 

Tapi, narasi yang tidak ditumpu oleh ilmu pengetahuan juga akan patah, seperti yang sudah-sudah. 

Baca juga: Kecam Pernyataan Anggota DPR RI Benny K Harman, Jubir KPA: MoU Helsinki Harga Diri Rakyat Aceh

Bahaya Melupakan MoU Helsinki

Narasi Helsinki jelas memberi Aceh arah baru: bukan lagi sekadar melawan baru membangun, tetapi membangun seraya melawan setiap ketidakadilan, setiap kecurangan, setiap pembodohan. 

Jika MoU Helsinki diremehkan apalagi dipadamkan, maka rakyat Aceh akan kehilangan kepercayaan pada narasi damai. 

Ikrar Lam Teh sudah pernah ada tapi gagal, dan jika Helsinki pun yang sudah ada tapi dianggap tidak penting, maka ke depan tak ada lagi yang percaya pada narasi damai. 

Bangsa yang kehilangan kepercayaan pada narasi damai akan kembali ke narasi lama: perlawanan, dan merdeka. 

Karena itu narasi damai ini (MoU Helsinki) tidak boleh diejek. 

Ia adalah roh yang menyelamatkan Aceh dari neraka perang. 

Ia adalah pagar moral yang memastikan bangsa ini tidak kembali ke jurang kekerasan. 

Ia adalah zikir sosial--pengulangan yang bukan nostalgia, melainkan pengingat agar bangsa tidak mengulang tindakan berani mati, melainkan berani hidup, seperti pesan yang disampaikan dalam film Godzilla Minus One. 

Film Godzilla Minus One adalah kritik terhadap ritual bunuh diri (harakiri) dan misi bunuh diri (kamikaze) Jepang. 

Lewat film Godzilla Minus One, Jepang diingatkan bahwa masalah dan tantangan berat akan terus bermutasi, kuncinya ada pada kerjasama, lewat hidup saling menghormati dan saling berbagi peran. 

Mereka percaya, dengan hidup terhormat, Jepang akan terus hidup meski dilanda badai ujian berat. 

Sedangkan dengan ritual bunuh diri dan misi bunuh diri, Jepang terbukti bisa dikalahkan. 

Baca juga: Menanggapi Ejekan Benny K Harman terhadap Perdamaian Aceh dan Kata Helsinki

Mari Menjaga Narasi Damai

MoU Helsinki adalah narasi transformatif. 

Ia menggeser imajinasi kolektif dari perlawanan (berani mati) menuju kesejahteraan (berani hidup mulia). 

Ia memberi rakyat Aceh ruang untuk bermimpi tentang sekolah yang lebih baik, rumah sakit yang lebih layak, dan ekonomi yang lebih adil. 

Fahri Hamzah, dalam acara Ngobrol Opini Terkini (Ngopi) GPS di Warkop SMEA Premium Jeulingke, Banda Aceh, Minggu 17 September 2023 mengatakan, mimpi-mimpi itu akan terwujud, bila Aceh lebih agresif dalam membangun ekonomi rakyat, bukan semata berani mengeksploitasi alam.

Baca juga: Aceh, Dana Otsus, Janji 10 Triliun, dan Anjuran Fahri Hamzah

Ia juga memberi Indonesia kesempatan untuk menunjukkan bahwa republik ini mampu merawat perdamaian, bukan hanya menuntut loyalitas, apalagi sekedar mengambil kekayaan alamnya. 

Kesimpulannya jelas. 

MoU Helsinki bukan hanya roh perdamaian, melainkan narasi besar baru yang melanjutkan jejak Ikrar Lamteh. 

Menghormatinya berarti menjaga kepercayaan rakyat pada jalan damai. 

Menghapusnya berarti mengajak Aceh kembali ke masa lalu yang penuh luka, sekaligus meruntuhkan harapan bahwa narasi damai bisa dipercaya. 

Ini sama seperti mengajak melupakan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kalla, dan semua yang pernah bahu membahu menyusun narasi baru Aceh, juga Indonesia. 

Di sinilah saya sependapat dengan Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA. 

Silakan evaluasi Dana Otsus, jika memang salah urus yang harus dikoreksi.

Tetapi jangan pernah menyeru rakyat Aceh untuk menanggalkan ingatan atas MoU Helsinki. 

Sebab jika ingatan itu dipadamkan, maka Aceh kehilangan narasi besar barunya, dan Indonesia kehilangan kesempatan untuk menunjukkan bahwa perdamaian bisa menjadi energi kebangsaan.(*)

Baca juga: Benny K Harman dan MoU Helsinki: Dari Empati ke Sinisme Sarkastik

*) PENULIS adalah Pemerhati Politik dan Pemerintahan. Berdomisili di Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

BACA TULISAN KUPI BEUNGOH LAINNYA DI SINI