Salam
Ikhlaskah Orang Miskin Menyumbang Orang Kaya?
Puluhan warga miskin menyerbu SDN 2 Teubeng, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, guna menumpahkan kekesalan kepada kepala sekolah
“Kami ingin mendapat penjelasan dari kepala sekolah kenapa (BSM) jatah anak kami dipotong. Padahal uang itu disediakan pemerintah untuk membantu siswa miskin,” teriak seorang ibu sambil menggendong anaknya.
Kepala SDN 2 Teubeng, Dra Halimatussakdiah, mengaku tak pernah memotong BSM jatah murid sekolah yang dipimpinnya. “Uang tersebut diberikan secara ikhlas oleh wali murid. Saya sempat menolak, tapi wali murid tetap memberikan dana itu.” Ia mengaku dana BSM yang diberikan wali murid bervariasi jumlahnya, mulai Rp 10.000 sampai Rp 50.000 per murid. Yang memberikan Rp 50.000 hanya lima wali murid.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pidie, H Bukhari Thahir MPd menegaskan, apapun alasannya, dana BSM itu tak boleh dipotong. Artinya, dana itu harus diterima secara utuh sebesar yang dialokasikan kepada setiap siswa miskin.
Menurut wali murid dana itu dipotong kepala sekolah. Tapi, menurut kepala sekolah dana itu diberikan secara ikhlas oleh para wali murid miskin. Siapa yang berbohong?
Mari kita coba berlogika. Kalau dipotong saja mereka nggak ikhlas, apakah mungkin para wali murid yang notabene warga miskin itu akan ikhlas menyumbang untuk kepala sekolah yang jelas-jelas bukan orang miskin? Dan, sebaliknya, si kepala sekolah kok mau pula menerima “sumbangan” dari orang yang seharuisnya ia bantu itu?
Yang jelas, kita bersikap sama dengan Ketua Komisi E DPRK Pidie, Khairil Syahrial, yang sangat menyesalkan terjadinya pemotongan dana bantuan yang hanya Rp 30/siswa miskin perbulan. “Bagi warga miskin, dana itu sangat membantu, makanya wajar saja kalau mereka mengamuk ketika hak anak-anak mereka dipotong.”
Sesungguhnya, pemotongan BSM ini adalah “penyakit” serius di lingkungan pendidikan kita secara nasional. Buktinya, keributan masyarakat miskin akibat pemotongan BSM, belakangan ini hampir setiap hari terjadi di berbagai sekolah negeri ini.
Dan, jika karena memotong BSM itu kepala sekolah harus diganti, sejujurnya, dinas pendidikan di mana-mana harus mengganti begitu banyak kepala sekolah. Ada ratusan atau bahkan ribuan kepala sekolah yang telanjur berbuat seperti dituduhkan kepada Kepala SDN 2 Teubeng, Pidie.
Artinya, mulai sekarang harus dipikirkan bagaimana menyikapi fenomena korupsi yang kian menggila di lingkungan dunia pendidikan. Kalau jatah siswa miskin saja tega “disunat”, apalagi bantuan-bantuan lainnya, seperti dana BOS yang diisukan banyak “raib” entah mana-mana. Nah?
