Pupuk Langka Lagi, Petani Kian Susah

Dalam beberapa pekan terakhir, para petani di banyak daerah mengeluh karena sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Akan tetapi, pejabat Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengatakan persediaan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani masa tanam rendeng tahun ini masih sangat banyak mencapai 7.649 ton lagi. Katanya, terbanyak malah di Aceh Utara mencapai 1.401 ton dan sisanya tersebar di 22 kabupaten/kota lainnya se-Aceh.

Yang menjadi pertanyaan kita, jika stok pupuk itu masih ada; siapa yang menyimpannya? Di mana disimpan? Mengapa disimpan? Apa yang bisa dilakukan petani terhadap pihak penyimpan pupuk itu?

Kemudian, selain membantah keluhan petani serta terkejut, apa yang dilakukan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh? Sebab, faktanya petani memang sangat sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Padahal, kebutuhan sudah sangat mendesak.

Ya, kelangkaan pupuk memang ironi. Di satu sisi pemerintah menargetkan swasembada pangan, tapi di sisi lain petani kesulitan memperoleh pupuk berharga murah. Siapa yang bermain? Mafiakah?

Setiap kali terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah hanya menyatakan akan menindak siapa saja yang menyelewengkan pupuk murah jatah petani. Yang menjadi pertanyaan kita; berapa banyak orang yang sudah dihukum gara-gara melakukan penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Aceh?

Pejabat-pejabat pemerintah boleh membela diri. Tapi, para petani malah menganggap pemerintah tidak serius menangani masalah ketersediaan pupuk. Seorang anggota dewan di pusat beberapa waktu lalu mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi akhir-akhir ini karena lemahnya koordinasi di antara menteri terkait. Kelemahan koordinasi ini membuat sistem pengawasan dan distribusi pupuk di daerah hancur.

Pemerintah pun dituding tidak memiliki konsep untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi petani. Selama ini, konsep itu baru sebatas wacana akibatnya masalah pupuk tak kunjung selesai. Pupuk bersubsidi yang seharusnya digunakan petani justru ada yang jatuh ke tangan perusahaan besar, bahkan beredar di perkebunan luar negeri.

Yang jelas, penyebab utama kelangkaan pupuk ditengarai karena ada perbedaan harga antara subsidi dan nonsubsidi yang cukup besar. Makanya, banyak pupuk bersubsidi yang diselewengkan dengan berbagai cara. Ada yang dibawa kabur ke luar negeri. Ada yang dioplos dengan pupuk nonsubsidi. Ada yang diganti karung, dan lain-lain.

Kemudian, kinerja para pejabat terkait juga kita pertanyakan. Mendapat kabar petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, ada pejabat yang malah terkejut. Harusnya, setiap kali ada keluhan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi, pejabat-pejabat terkait turun ke lapangan mencari tahu mengapa sampai langka. Bukan malah membantah keluhan petani. Kalau memang pupuk masih ada, tunjukkan barangnya kepada petani. Bagaimana mereka bisa memperolehnya? Jadi jangan menyodorkan data, petani tak perlu data, yang mereka perlukan adalah pupuk, sebab sawah ladang mereka sedang membutuhkannya.