Supaya Kabinet Irwandi tak Telanjur Masuk Angin

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Gubernur Irwandi Yusuf segera memilih, menetapkan, dan melantik, satu dari tiga nama calon pejabat eselon II hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ada 192 nama yang telah diumumkan Tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Aceh, untuk mengisi 64 jabatan eselon II di lingkungan pemerintahan provinsi. Desakan LSM itu didasari adanya kekhawatiran akan banyaknya calo dari mana saja yang mengintervensi sehingga dapat mengurangi independensi gubernur dalam bersikap.

“Semakin lama diumumkan atau dilantik, maka cukup banyak para calon pejabat (tiga besar) itu mencari celah, mencari dukungan, atau melobi agar terpilih menjadi kepala dinas,” kata Koordinator GeRAK, Askhalani.

Pekan lalu, Tim Pansel JPTP Pemerintah Aceh, mengumumkan 192 nama pejabat eselon II yang lulus fit and proper test. Setiap SKPA ada tiga nama yang diinyatakan lulus. Dari tiga nama itu, nanti gubernur akan memilih salah satunya untuk mengisi jabatan-jabatan pimpinan kepala SKPA yang jumlahnya 64 lembaga atau organisasi dalam Pemerintahan Provinsi Aceh.

Bukan hanya intervensi yang mengundang kecemasan, tapi kelakuan para calo juga sangat mengkhawatirkan. Antara calo dan calon yang berambisi besar itu biasanya ada transasksi rupiah di sana. Ada calon yang berani, misalnya, “menjual” nama gubernur untuk mengeruk duit dari para calon pejabat yang sudah lulus tes itu.

Kita tidak sepenuhnya menyalahkan calo, sebab, sebetulnya yang tak kalah agresif mencari-cari peluang itu adalah si calon pejabat. Mereka bisa masuk lewat elit parpol, orang-orang dekat gubernur, termasuk keluarga gubernur.

Dan, Irwandi sendiri sudah sangat paham terkait “permainan” itu. Makanya, jauh-jauh hari atau saat akan dimulainya perekrutan sudah diwanti-wanti supaya jangan ada yang main curang. Yang coba-coba melobi akan dicoret.

Alasan lain mendesak percepatan pelantikan pejabat baru itu adalah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018. Jika nanti APBA sudah disahkan, maka para kepala dinas akan langsung mengambil estafet untuk mempercepat realisasi anggaran. Sebab, keterlambatan pengesahan RAPBA 2018 sudah mencapai dua bulan. Dan, pejabat baru hasil uji kelayakan dan kepatutan diyakini mampu mengejar ketertinggalan. Orang baru dan semangat beru, pasti menggebu-gebu.

“Jadi sekali kita meminta gubernur untuk segera melantik semua kepala dinas, ‘kan itu sudah ada tiga besar namanya, tinggal dipilih dan lantik. Jangan ditunda-tunda lagi,” kata aktvis antikorupsi itu.

Singkat kata, LSM dan kita semua menginginkan kabinet Irwandi-Nova ini betul-betul berisikan orang-orang yang hebat, bukan kabinet yang telanjur “masuk angin”.