Salam

PA Titip Kader ke Senayan, Kenapa?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf atau Mualem mengaku menunjuk

PA Titip Kader ke Senayan, Kenapa?
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah turut hadir dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) di Amel Convention, Banda Aceh, Selasa (10/4/2018) malam 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf atau Mualem mengaku menunjuk 10 kader terbaiknya untuk bertarung pada Pileg 2019 guna merebut kursi DPR RI dari Aceh. Tapi, Mualem tak mau menyebut satu pun nama kadernya yang akan dikirim ke Senayan. “Belum final, masih dalam proses. Semuanya kita persiapkan 10 atau 11 orang lah. Nama-namanya nanti akan kita umumkan,” kata Mualem.

Para wartawan Serambi belakangan menangkap ada beberapa nama yang santer disebut akan berjuang menuju Senayan, Jakarta. Antara lain, Abdullah Saleh, Azhari Cagee, Kautsar, Muharuddin, Jufri Hasanuddin, dan beberapa lainnya. “Iya lebih kurang begitulah,” kata Mualem.

Sebagai kader partai lokal, PA tentu tak bisa mengirim langsung kadernya untuk berjuang merebut kursi-kursi DPR-RI jatah Aceh. Agar bisa menuju ke sana, kader-kader PA harus rela menjadi “penumpang” partai nasional sebagai kendaraannya. Makanya, judul tulisan ini menggunakan kata “titip”.

Memilih “kendaraan” untuk ditumpangi juga bukan hal yang gampang. Ini merupakan bagian dari strategi yang harus dipikir matang-matang. Sebab, jika salah memilih kendaraan pasti kader dari PA tak akan tiba ke Senayan. Terkait itu, Mualem mengatakan, ada 10 partai nasional yang bekerja sama dengan PA. Untuk menuju Senayan, ada kader yang parnasnya ditentukan PA, ada juga yang diberikan hak kepada kader untuk memilih sendiri parnas yang akan menjadi tumpangannya.

Yang menjadi pertanyaan kita, mengapa PA sebagai partai lokal kini memilih untuk mengirim kadernya ke Senayan melalui partai-partai nasional. Padahal, kita tahu selama ini aspirasi PA ke Pusat “dialirkan” melalui beberapa partai nasional, seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan lainnya.

Mualem mengatakan PA ini kelebihan kader, makanya sebagain diusahakan dikirim ke DPR Pusat. Dan, mereka yang direkom ke Pusat itu nantinya dibebani tuigas untuk menjega kepentingan Aceh di Pusat, terutama terkait dengan implementasi butir-butir MoU Helsinki. “Jadi itu harapan kita kepada kader yang kita kirim ke Pusat nanti,” kata Mualem.

Niatnya memang benar, jalan yang dipilih juga prosedural, tapi yang menjadi masalah nanti adalah ketika kader-keder PA itu berada di bawah payung yang berbeda, apa jadinya? Bagaimana mereka menyampaikan aspirasi parnasnya, bagaimana pula mereka harus berbeda pandangan dalam kampanye, padahal mereka lahir dari “rahim” yang sama? Inilah hal-hal yang harus dipikirkan sejak kini, agar “penitipan” kader ke parnas-parnas yang berbeda tidak malah merugikan PA dan kader itu sendiri.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help