Plt Gubernur Serahkan KUA-PPAS 2019, Ketua DPRA: Kita Usahakan APBA Bisa Disahkan 30 November 2018

Penyerahan dokumen yang merupakan cikal bakal RAPBA 2019 ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRA, Senin (6/8/2018).

Plt Gubernur Serahkan KUA-PPAS 2019, Ketua DPRA: Kita Usahakan APBA Bisa Disahkan 30 November 2018
HUMAS ACEH
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang didampingi tiga kepala SKPA berfoto bersama Ketua DPRA Tgk Muharuddin yang didampingi dua wakil ketua, pada Rapat Paripurna DPR Aceh dalam Rangka Penyerahan KUA-PPAS TA 2019, di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (6/8/2018). 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, telah menyerahkan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kepada DPR Aceh.

Penyerahan dokumen yang merupakan cikal bakal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2019 ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRA, Senin (6/8/2018).

Menanggapi hal itu, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, mengatakan, dalam peraturan Mendagri nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dijelaskan Gubernur dan DPRD (DPRA) wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBA tahun 2019 paling lambat 1 bulan sebelum dimulai tahun anggaran 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, kata Muharuddin, Pemerintah Aceh harus memenuhi jadwal proses penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRA untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2018.

(Baca: Plt Gubernur Aceh Ajukan Belanja Pembangunan Tahun 2019 Rp 15,7 Triliun, Ini Perinciannya  )

(Baca: Kader Partai Aceh Minta Plt Gubernur Lanjutkan Proyek Terowongan Geurutee)

Berkaitan dengan itu, kata Muharuddin, DPRA memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Plt Gubernur Aceh, TAPA dan SKPA, yang telah menyampaikan secara administrasi dokumen KUA dan PPAS 2019, pada tanggal 12 Juli 2018.

“Ini merupakan hal yang baik, sehingga RAPBA 2019, bisa disahkan tepat waktu, atau lebih cepat lagi 30 November 2018,” ujar Muharuddin.

Setelah Pemerintah Aceh menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2019, yang merupakan cikal bakal dari dokumen RAPBA 2019 itu, kata Muharuddin, maka tahapan selanjutnya adalah menjadi tugasnya anggota DPRA untuk mendalami dokumen itu, apakah sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2019 yang memfokuskan kepada delapan sasaran dan tujuan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Plt Gubernur Aceh.

(Baca: Kader Golkar, PAN, dan Demokrat Minta Plt Gubernur Aceh Bantu Tangani Anjloknya Harga Sawit)

Terkait mengenai pembahasan bersama dokumen KUA dan PPAS 2019, Muharuddin mengatakan, perlu disepakati apakah dokumen tersebut dan dibahas antara Banggar DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), atau Komisi-Komisi dengan mitra kerja SKPAnya.

“Ini perlu disepakati lebih dulu antara Banggar Dewan dengan TAPA, sebelum jadwal penyusunan pembahasan bersamanya ditetapkan bersama,” ujarnya.

Setelah Ketua DPRA dan Plt Gubernur Aceh menyampaikan pidato penyerahan dokumen KUA dan PPAS 2019 tersebut, sidang ditutup dilanjutkan dengan sidang paripurna pengesahan usul insiatif tiga rancangan qanun dari anggota DPRA dan eksekutif.

Berita lengkap tentang penyerahan KUA PPAS 2019 ini bisa dibaca di harian Serambi Indonesia edisi Selasa (7/8/2018).

Penulis: Herianto
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help