Peran Mahasiswa dan Demo Harga BBM

Oleh Masduri

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) pada Juni 2013 ini kembali mengusik ketenangan mahasiswa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga BBM, mahasiswa selalu tampil terdepan paling keras menolak kenaikan harga BBM.

Beberapa hari lalu mahasiswa sudah melakukan demonstrasi penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, yang pertama santer menjadi liputan media adalah demonstrasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang berakhir ricuh dengan warga.

Peristiwa tersebut, tentu, memunculkan pertanyaan aneh; Jika mahasiswa bentrok dengan warga dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, lalu siapa yang sebenarnya dibela mahasiswa? Bukan satu dua kali demonstrasi menolak kenaikan harga BBM berakhir ricuh, baik dengan warga ataupun aparat kepolisian. Bahkan, hampir dipastikan sulit menemukan demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang tidak berakhir dengan kericuhan.

Kericuhan itu bermula ketika mahasiswa tidak mampu menahan emosinya karena merasa aspirasinya tidak didengarkan, atau karena dihalang-halangi oleh pihak kepolisian. Akhirnya, anarkisme menjadi jawaban atas jalan buntu yang ditemui mahasiswa sehingga memuculkan kericuhan. Korban anarkisme yang dilakukan mahasiswa sangat beragam, bisa warga secara langsung, pihak kepolisian, gedung dan fasilitas negara, atau kemacetan yang berkepanjangan.

Sejarah bangsa Indonesia telah banyak mencatat peran mahasiswa sebagai kontrol terhadap perjalanan pemerintahan. Peran mahasiswa memiliki bargaining position yang tinggi lantaran hampir semua pergerakan nasional diinisiasi oleh mahasiswa. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan, mahasiswa sudah memainkan peran penting dalam pergerakan nasional, seperti berdirinya Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, dan Reformasi 1998. Mahasiswa pada posisi ini berperan penting bagi terwujudkan perubahan nasional.

Selain itu, aksi demonstrasi sebagai kontrol selalu mewarnai pergerakan mahasiswa. Seperti demonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada era 1970-an yang diinisiasi oleh Arif Budiman. Aksi demonstrasi tentu dilakukan sebagai pembelaan mahasiswa terhadap kesejahteraan hidup rakyat miskin.

 Kanaikan harga BBM
Dalam catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya bukanlah hal yang baru. Bahkan sejak kepemimpinan Presiden Sukarno sudah pernah melakukan kebijakan menaikkan harga BBM. Di masa kepemimpinan Presiden Sukarno sedikitnya telah terjadi 12 kali kenaikan harga BBM. Di era kepemimpinan Presiden Suharto kenaikan harga BBM sedikitnya terjadi 18 kali. Kenaikan BBM juga pernah sekali dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur juga pernah sekali menaikkan harga BBM. Sedangkan di era Presiden Megawati, tercatat 2 kali terjadi kenaikan dan tujuh kali penyesuaian harga. Dan kini, di dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tecatat telah melakukan 4 kali kenaikan harga BBM, dengan yang terbaru berarti 5 kali karena rencana kenaikan harga BBM pada Juni ini sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR.

Setiap rencana kenaikan harga BBM sudah pasti diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa. Untuk yang kelima kalinya pemerintah yang dipimpin Presiden SBY kembali merencanakan kenaikan harga BBM pada bulan Juni ini. Sudah banyak demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM.

Demonstrasi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Tetapi bukan berarti, karena demonstrasi diperbolehkan dalam demokrasi dan dilindungi undang-undang, kemudian mahasiswa bertindak anarkis sebagai bentuk kebebasan, sehingga memunculkan kericuhan yang mengganggu ketenangan dan kesejahteraan hidup rakyat.

Sebab itu, pemaknaan kebebasan dalam negara demokrasi harus ditempatkan dalam kerangka berpikir yang konstruktif, sehingga tidak terjebak pada doktrinitas demokrasi yang selama ini biasa kita pahami sebagai kebebasan individu tanpa batas dalam menyuarakan pendapatnya. Macheiavelli (1467-1527) mengisyaratkan satu nilai penting dalam demokrasi, yakni kebebasan individu.

Menurutnya, kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabiliitas tatanan politik. Dengan demikian, demonstrasi yang dilakukan secara anarkis jelas tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Sebab dengan mata telanjang, akibat anarkisme jelas-jelas merugikan rakyat dan negara. Seperti perusakan fasilitas negara, uang yang dibelikan adalah hasil pajak dari rakyat, belum lagi kemacetan lalu lintas akibat ulah para demonstran.

Itulah mengapa Plato menentang demokrasi, karena demokrasi yang tidak didasari etika akan melahirkan kekacauan yang kekepanjangan. Dalam negara demokrasi setiap orang berhak dan memiliki kebebasan melakukan setiap yang dikehendakinya. Kebebasan ini jika tidak dilandasi etika dan kontrol yang ketat dari negara, akan melahirkan problem kekacauan.

Seperti yang terjadi pada demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang telah dilakukan mahasiswa, anarkisme terjadi karena mahasiswa tidak menjadikan etika sebagai landasan filosofis dalam demokrasi, serta kontrol dari kepolisian sebagai representasi keamanan negara yang lemah. Bila etika menjadi spirit dan kontrol kepolisian tinggi, niscaya anarkisme yang berujung pada kericuhan demonstrasi tidak akan terjadi.