Advertorial

Ini Dia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012

Ini Dia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012 - foto_01.jpg
Pemprov Aceh
Ini Dia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012 - foto_02.jpg
Pemprov Aceh
Ini Dia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012 - foto_03.JPG
Pemprov Aceh
Ini Dia, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh kepada Publik Tahun 2012 - foto_04.JPG

Upaya intensifikasi, antara lain, dilakukan melalui sosialisasi untuk menggugah dan menyadarkan masyarakat agar senantiasa taat memenuhi kewajibannya, baik dalam membayar pajak, retribusi maupun menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh pada tahun 2012, telah dilakukan berbagai upaya. Di antaranya, pendataan objek pajak yang lebih akurat, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, kerja sama dengan instansi terkait, peningkatan kesadaran dan keterampilan petugas pajak, serta upaya ekstensifikasi dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru secara lebih intensif.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2012, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang pendapatannya bersumber dari Pendapatan Asli Aceh, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Lain yang Sah, direncanakan Rp 8,68 triliun dan realisasinya Rp 9,18 triliun atau 105,72%, melampaui target sebesar Rp 497,04 miliar. Capaian melampaui target tersebut, antara lain, merupakan hasil upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan Asli Aceh (PAD) direncanakan Rp 804,28 miliar, dapat direalisasikan Rp 901,71 miliar atau 112,11%, artinya meningkat sebesar Rp 97,43 miliar. Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan direncanakan Rp 1,94 triliun dapat direalisasikan  Rp 2,36 triliun serta  Dana Otonomi Khusus Rp 5,48 triliun realisasinya sesuai yang direncanakan, serta lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 462 miliar dan realisasinya Rp 442,35 miliar.

Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2012 diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas pelayanan publik, dan kebutuhan rutin guna mendukung penyelenggaraan berbagai urusan Pemerintahan Aceh.

Anggaran belanja yang digunakan untuk belanja tidak langsung atau belanja yang mendukung kegiatan Pemerintahan Aceh direncanakan Rp 3,71 triliun, dan realisasinya Rp 3,40 triliun atau 91,82%. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah gampong, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah gampong, dan belanja tak terduga.

Sementara itu, untuk belanja langsung direncanakan Rp 6 triliun dan realisasinya Rp 5,35 triliun atau 89,15%. Belanja langsung digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

 C.      Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aceh

Secara lebih rinci, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berbagai program prioritas.

1. Prioritas Urusan Wajib

Halaman
1234
Editor: admin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved