Opini

Menyoal Benturan Antarmazahab di Aceh

PADA Jumat (19/6/2015) yang penuh berkah, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berduyun-duyun jamaah datang

Oleh Al Chaidar

PADA Jumat (19/6/2015) yang penuh berkah, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, berduyun-duyun jamaah datang untuk melaksanakan ritual shalat Jumat. Namun ritual kongregasi ini terkendala beberapa saat karena ada sebagian cerdik-pandai agama dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI) mengambil alih manajemen pelaksanaan tata tertib shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Para jamaah pun terpana dengan menyeruaknya pada ulama dari aliran (mazhab) tradisional ini dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika pelaksanaan khutbah Jumat hendak dimulai.

Para ulama cerdik-pandai ini mewakili komunitas mazhab tradisional yang terbiasa dengan tongkat dan kumandang azan kedua dalam setiap ritual kongregasi ini. Mereka memaksakan khatib untuk menggunakan tongkat dan mengumandangkan azan kedua setelah azan yang biasanya sekali saja dikumandangkan di Masjid kebanggaan rakyat Aceh tersebut. Mereka membawa Toa (alat pengeras suara) untuk mengumandangkan azan kedua yang bagi kalangan Muslim ortodok sangat penting maknanya dalam ritual shalat Jumat tersebut. “Kita ingin mengembalikan pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Baiturrahman sebagaimana kejayaan Aceh di masa Kerajaan Iskandar Muda, seusai dengan Ahlussunnah wal Jamaah,” teriak Tgk Bulqaini Tanjongan, Sekjen HUDA.

Drama perebutan mimbar masjid ini sangat menarik dilihat karena ternyata integrasi kepercayaan adalah sesuatu yang sangat sulit terjadi, bahkan hampir bisa dipastikan mustahil bisa terjadi. menurut Tgk Bulqaini, seperti dilansir situs berita AcehTerkini, masalah ini bukan khilafiah tapi sesuatu yang dipolitisir sedemikian rupa oleh sebagian kalangan yang telah menguasai Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. “Tidak ada kudeta masjid, yang kami inginkan mulai hari ini sampai kiamat nanti ibadah di Masjid Raya Baiturrahman harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam mazhab Syafii yaitu Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya disambut teriakan Allahu Akbar berulang-kali dari sebagian jamaah yang mendukung aksi perebutan mimbar masjid ini.

Bangkitnya konsevatisme
Ini adalah bukti bangkitnya konservatisme dalam masyarakat Aceh. Gejala ini bisa disebut sebagai rekonservatisasi religi atau kembalinya ideologi tradisional di tengah penetrasi modernisme yang semakin masif di Aceh. Ideologi Wahabisme atau juga Salafisme yang masuk ke Aceh dengan akses modern ditentang secara diametral di dalam peristiwa kudeta masjid yang sebenarnya sudah banyak terjadi di Aceh. Di banyak tempat, tidak hanya di Aceh, banyak masjid yang dibajak oleh aliran-aliran tertentu yang masuk bersamaan dengan datangnya gaya hidup modern. Modernisasi datang dengan counterpart-nya yang mencoba kabur dari kebisingan modern. Ideologi-ideologi eskapisme agama ini kemudian masuk ke berbagai daerah dan hinggap di berbagai masjid dan menguasai masjid tersebut dengan menerapkan cara ritual pintasan yang lebih pragmatik.

Peristiwa “perebutan” Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah perbenturan atau konflik internal sesama penganut agama yang sama, sesama Sunni dan sesama orang Aceh. Konflik internal ini, dalam perspektif Dieter Senghaas (2002) adalah sebentuk clash within civilization (benturan dalam peradaban). Peradaban Aceh yang sudah terbangun sejak masa Kesultanan Samudera Pasai hingga ke Kerajaan Aceh Darussalam dalam wilayah protektorat khilafah Usmaniyah Turki adalah peradaban muslim sunni yang sangat digdaya. Muslim Aceh yang sangat kosmopolit pada masa itu memiliki banyak tradisi keagamaan yang telah hidup dan berkembang lama di tengah keguyuban masyarakat Aceh pesisir yang agraris. Namun ada satu mazhab dominan, yaitu Syafii, yang kemudian mengasuh Aceh dalam kehidupan beragama (dan juga politik) hingga beberapa ratus tahun lamanya.

Ketika modernisasi menderu di Aceh, roda-roda pembangunan berputar semenjak Orde Baru, pelan-pelan Aceh mulai majemuk dan multikultur. Perkembangan kemajuan pembangunan ini tambah marak ketika pascatsunami berbagai organisasi humanitarian datang dan masuk ke Aceh dengan membawa sejumlah bantuan. Konsekuensinya, bantuan datang biasanya dengan sejumlah pengaruh bawaan lainnya yang kemudian mengakibatkan ramainya aliran keyakinan dan kesadaran baru, dari yang bermazhab hingga yang menyatakan dirinya tak bermazhab. Inilah yang disebut Anthony Giddens (1990) sebagai konsekuensi modernisasi. Modernisasi memang tampak menjanjikan kemajuan dan kebahagiaan duniawi, namun derivatif bawaannya menjadi masalah yang sangat pelik yang harus disadari dan diatasi.

Banyak pihak menilai konflik mazhab di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh ini terkait dengan uang dan terlalu memaksakan analisis anggaran finansial tentang aktor-aktor utama dalam kudeta mimbar masjid ini. Bagi saya sebagai putra Aceh, konflik antar mazhab ini sudah hampir abadi di Aceh. Ada partisipan mazhab yang merasa budayanya dibuang dan dihilangkan. Perasaan keterbuangan kultural ini merupakan siksaan psikososial yang sangat menyedihkan.

Lihatlah bagimana reaksi Ketua PWNU Aceh Tgk Faisal Ali yang mengatakan apa yang diinginkan oleh para ulama di Aceh untuk pelaksanaan shalat Jumat dengan dua kali azan dan khatib memakai tongkat itu, mesti diakomodir oleh Pengurus Masjid Raya Baiturrahman. Tongkat adalah simbol tombak yang sangat sakral dalam orientasi kultural kalangan dayah tradisional atau kalangan sarungan di Aceh. Tombak adalah simbol alat perang yang penting, sama halnya dengan rencong bagi masyarakat Aceh yang menggunakan simbol ini di hampir semua logo, mulai dari logo toko sepatu, universitas hingga penjual nasi pecal di pinggir jalan.

Sangat risih
Banyak kalangan yang menganalisis pribadi dari aktor-aktor “kudeta” mimbar masjid ini. Banyak dari aktor-aktor ini (seperti Tgk Bulqaini, Tgk Faisal Ali, Abi Lampisang) adalah tokoh-tokoh ulama Aceh yang memang sangat risih dengan kedatangan kaum Wahabi yang sangat asertif dalam menjalankan ritual jamaah. Kondisi ini sudah mulai terlihat sejak 2005 ketika aliran tanpa mazhab ini menguasai banyak masjid di wilayah urban Aceh dan didukung oleh kalangan akademik yang terpuaskan oleh mazhab Wahabi ini. Kalangan masyarakat bawah hanya bisa melakukan analisis finansial dan analisis personal saja tentang peristiwa ini, yang mungkin saja ada benarnya. Namun sejauh ini tidak terlihat adanya implikasi finansial dari kudeta mimbar tersebut; atau mungkin ini adalah pengaruh setting sosial masyarakat dagang yang banyak di Aceh dan mematerialkan segala sesuatunya dengan uang.

Padahal uang bukanlah segala-galanya. Peristiwa “kudeta” masjid ini sudah direncanakan cukup lama oleh para penganut mazhab Syafii yang semakin terdesak oleh agresifnya kaum Wahabi yang selalu ingin tampil di shaf terdepan. Pada 2013, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pernah memfatwakan beberapa kriteria sesat yang asosiasinya ke kelompok Wahabi. Ketika naiknya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar (2006-2011) di tampuk pemerintahan Aceh, kelompok ini terakomodasi karena adanya pemahaman Wagub yang mumpuni tentang karakteristik agama di Aceh.

Situasinya menjadi berbeda ketika Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf duduk di tampuk Gubernuran Aceh (2012 hingga kini) pemerintahan lokal sangat lemah dan tampak tidak memahami detil karakteristik kelompok-kelompok agama yang sangat hostile satu sama lainnya di Aceh. Akibatnya, kalangan dayah tradisional ini mendatangi lembaga DPRA yang masih mau mengartikulasikan keluh kesah kultural mereka. Maka diartikulasilah keinginan ini dalam sebentuk surat tertanggal 9 Juni 2015. Dengan bermodalkan surat dari DPRA ini, kelompok ulama dayah merangsek ke Masjid Raya Baiturrahman sebagaimana terlihat saat prosesi shalat Jumat pada 19 Juni 2015 lalu itu.

Bagi kalangan dayah, kumandang azan dua kali yang walaupun tergolong bid’ah adalah penting bagi telinga kaum dagang di Aceh, sama pentingnya dengan mengulang bacaan Surah al-Fatihah dalam setiap rakaat shalat setelah imam selesai membaca surah tersebut dan diaminkan oleh jamaah. Verbalisme adalah kultur penting dalam pengalaman beragama kaum tradisional di manapun di Asia Tenggara. Mereka terkesan tidak percaya dengan imam yang membacakan surah Fatihah dan perlu mengulangnya sendiri untuk memastikan bahwa rukun tersebut tidak terlewati demi sahnya shalat mereka.

Setidaknya begitulah anggapan umum kalangan Syafiiyah di Aceh. Abdul Hadi Muthohhar (2003), memperlihatkan betapa resiliensnya kalangan mazhab Imam Syafii di Indonesia, Brunei, dan Malaysia, termasuk Aceh. Oleh karena itu, diharapkan bahwa semua Muslim dalam pengikut mazhab mereka yang disebutkan adalah penguatan persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.

* Al Chaidar, Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe, Aceh. Email: alchaidar@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved