Kita Punya Emas Energi, Tapi Mengapa Aceh Selalu Gelap?

Oleh: Tarmizi *)

KEMARIN malam, ribuan rumah, toko, kantor, dan fasilitas umum di seluruh Aceh kembali tenggelam dalam kegelapan. Satu gangguan di jaringan transmisi utama di Jambi, ratusan kilometer jauhnya, membuat seluruh sistem kelistrikan Sumatera bagian utara runtuh seperti susunan kartu.

Bagi warga Aceh, kejadian ini bukan hal baru. Ini sudah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun, dan setiap kali terjadi, pertanyaan yang sama selalu muncul: Kenapa wilayah sebesar dan sepotensial ini harus selalu bergantung pada orang lain? Kapan kita bisa berdiri di atas kaki sendiri?

Diskusi kita selama ini mengungkapkan jawabannya dengan sangat jelas: masalahnya bukan karena kita tidak punya sumber daya, bukan karena kita tidak punya teknologi, dan bukan karena kita tidak mampu. Masalahnya ada pada cara kita berpikir, cara kita mengatur, dan cara kita bertindak.

Akar Masalah: Sistem yang Dibangun untuk Murah, bukan untuk Aman

Sistem kelistrikan yang kita gunakan sekarang adalah model sentralistik: semua kendali, pembangkitan, dan aliran daya dipusatkan di satu jaringan utama, dikelola dari luar wilayah, dan daerah hanya berperan sebagai penerima pasokan. 

Alasan dipilihnya sistem ini sederhana: biaya pembangunan awal lebih murah, lebih mudah dikelola, dan bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat.
 
Tapi kita semua sudah merasakan mahalnya harga yang harus dibayar: satu titik rusak, semuanya mati. Kerugian akibat padam massal sekali saja bisa mencapai 2-4 triliun rupiah, angka yang cukup untuk membangun satu pembangkit besar. 

Dalam hitungan jujur, sistem yang dianggap “hemat” ini justru membuat kita rugi berlipat ganda setiap tahunnya.

Bandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Jerman, atau Korea Selatan. Mereka tidak pernah menggunakan model seperti ini. Di sana, sistem dibangun dengan prinsip keamanan: satu jalur putus, wilayah lain tetap terang. Setiap daerah punya kemampuan mandiri, tapi tetap terhubung untuk saling bantu. Inilah yang kita sebut sistem gabungan, model yang terbukti aman, andal, dan terbukti berhasil.

Baca juga: Listrik di Sebagian Wilayah Blangpidie dan Manggeng Sudah Menyala Bertahap

Baca juga: 5 Fakta Blackout Sumatera, PLN Ungkap Penyebab Mati Listrik Massal hingga Aceh Ikut Terdampak

Ironisnya, Aceh yang punya potensi energi terbesar di Sumatera justru menjadi wilayah yang paling rentan gelap. Kita punya lebih dari 9.000–10.000 MW potensi daya —dari tenaga air, panas bumi, gas, sampai energi terbarukan lainnya— cukup untuk menyuplai seluruh Sumatera bahkan bisa dijual ke luar negeri. 

Tapi sampai hari ini, kita hanya memanfaatkan kurang dari 5 persen dari potensi itu, dan 60 % kebutuhan listrik kita masih harus dikirim dari luar wilayah.

Yang Menghambat bukan Aturan, tapi Cara Berfikir dan Lingkungan Kerja

Banyak orang mengira kendala utamanya adalah regulasi atau kebijakan. Padahal UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 sudah memberi wewenang penuh kepada daerah untuk mengelola seluruh sumber daya alam dan energi di wilayah ini. 

Kita punya aturan, kita punya badan usaha milik daerah seperti PT Pembangunan Aceh, dan kita punya kemampuan untuk membuat aturan sendiri.

Masalah yang sebenarnya lebih dalam dari itu:

Pertama, mentalitas pejabat dan pemimpin yang lebih suka proyek instan yang bisa dipamerkan dalam masa jabatan, daripada proyek strategis yang manfaatnya baru terasa dalam 5–7 tahun ke depan. Masih tertanam pola pikir bahwa pusat lebih pintar dan lebih mampu, sehingga kita tidak berani mengambil keputusan sendiri meski kita punya hak dan wewenang.

Kedua, sistem birokrasi yang lebih mementingkan laporan dan administrasi daripada hasil di lapangan. Satu izin butuh tanda tangan puluhan orang dan berbulan-bulan waktu, dengan aturan yang dibuat bukan untuk memudahkan, tapi untuk mengendalikan. Akibatnya, rencana bagus cuma menjadi dokumen yang tersimpan rapi di lemari.