Para Sopir Keluhkan Pungli, Masyarakat Korban Pungli Disarankan Lapor Ombudsman

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyarankan agar masyarakat korban perilaku pungutan liar aparat bisa melapor ke lembaganya.

Ia memastikan Ombudsman akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Sehingga kami yang mewakili mereka memanggil dishub, kepolisian atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik pungli tersebut," ucap Adrianus kepada Kompas.com, Selasa (8/5/2018) Hal ini disampaikan Adrianus menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para sopir truk di Istana Negara, Senin (7/5/2018).

Dalam pertemuan itu, para sopir mengeluhkan masih adanya pungli yang dilakukan preman, oknum petugas kepolisian hingga petugas dinas perhubungan.

Baca: Banda Aceh Juara Umum Lomba Guru Berprestasi Tingkat Provinsi, Ada Paket Umrah, Ini Daftar Juara

Baca: Digugat Cerai Hingga Isu Perselingkuhan, Ini Fakta-fakta Retaknya Rumah Tangga Sule dan Lina

Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin menyarankan sopir truk merekam petugas pelaku pungli dan melaporkannya ke kepolisian.

Adrianus sepakat dengan usul Wakapolri tersebut.

Namun, ia ragu polisi akan berkomitmen untuk menindaklanjuti bukti rekaman tersebut.

"Makanya kirim saja kepada pihak yang dipercaya seperti kami (Ombudsman)," kata Adrianus.

Baca: Usai Keributan di Rutan Mako Brimob, Begini Kondisi Ahok

Baca: Aceh United dan PSIR Rembang Sama-sama Optimis Jelang Laga Nanti Malam

Adrianus yang juga Kriminolog dari Universitas Indonesia ini menilai, masalah pungutan liar adalah masalah klasik yang masih terus ada sampai saat ini.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang mau mendengar langsung keluhan dari para sopir truk.

"Memang pungli ini penyakit lama, dan ini bisa menjadi wake up call bagi semua pihak untuk melakukan perubahan," kata dia.

Namun, di sisi lain, ia juga menilai masih maraknya pungli ini menandakan kerja satgas sapu bersih pungli belum maksimal.

Baca: Jelang Laga Nanti Malam di Lhong Raya, Ini Komentar Pelatih Aceh United Soal Kekuatan PSIR Rembang

Baca: Polda Tahan 5 Pelaku Galian C Ilegal di Aceh Tengah, Sita 10 Truk dan 2 Ekskavator

Menurut dia, memberantas pungli memang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar membentuk satgas.

Sebab, hal ini juga berkaitan dengan mentalitas aparat.

Ia menyebut, pendapatan aparat kepolisian saat ini sebenarnya sudah cukup besar.

Selain gaji pokok, pendapatan polisi juga meliputi uang lauk pauk, tunjangan jabatan dan remunerasi.

"Tapi karena mentalnya memang susah, ada saja yang menyalahgunakan kewenangannya," kata dia.

Baca: Pemilu Malaysia, Najib Razak Vs Mahathir Mohamad, Pertarungan Dua Raksasa Politik Semenanjung Malaya

Baca: Mantan Anggota Polisi Dijemput Paksa Usai Hina Kapolri dan Kapolda Sumut, Berikut Fakta-faktanya

Sebelumnya, pada pertemuan dengan sopir truk, Presiden Joko Widodo mengaku kaget mendengar keluhan terkait banyaknya pungli di jalan.

Sebab, selama ini ia tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait banyaknya pungli terhadap sopir truk.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong," kata Jokowi kepada wartawan usai pertemuan itu.

Jokowi pun meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakapolri Syafruddin yang hadir dalam pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk.

Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak.

Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain.

"Disikat semuanya," tegas Jokowi.

Baca: Pendukung Nabila Raih Penghargaan Penonton Terheboh dari Indosiar

Baca: Paket Odol Dikirim ke LP Meulaboh, Wah Ada Barang Ini, Saat Semua Napi Digeledah Ditemukan Lagi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masyarakat Korban Pungli Disarankan Lapor Ombudsman"