Rabu, 15 April 2026

Kredibilitas, Independensi, dan Tantangan BPS

BADAN Pusat Statistik (BPS) akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat

Editor: bakri
TRIBUN/BUKBIS CANDRA ISMET BEY
Warga mencari cacing di sawah sawah di Kawasan Cinambo, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (20/9/2015). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawah di Kota Bandung mengalami penyusutan seluas 30-40 hektar setiap tahun. Pada tahun 2009 BPS mencatat luas lahan sawah mencapai 1300 hektar, namun saat ini mengalami penyusutan menjadi 1100 hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) mengatakan penyusutan lahan sawah ini diakibatkan oleh maraknya pembangunan alih fungsi lahan. 

Penerimaan masyarakat atau responden kepada petugas statistik menjadi tantangan tersendiri. Secara umum, masyarakat pedesaan lebih mudah ditemui. Budaya peumulia jamee (memuliakan tamu) dan banyaknya waktu luang membuat pengumpulan data menjadi lebih mudah. Sedangkan pengumpulan data di perkotaan jauh lebih sulit. Selain masyarakatnya yang cenderung apatis, faktor kesibukan juga menjadi penghambat untuk ditemui oleh petugas statistik.

Terlepas dari perbedaan kondisi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan, menerima petugas statistik adalah kewajiban setiap warga negara yang telah diatur dalam UU, sehingga masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pendataan.

Tantangan lainnya yang dihadapi petugas lapangan yaitu adanya anggapan pemberian bantuan. Tidak sedikit masyarakat yang mengira bahwa setelah pendataan akan diberikan bantuan. Hal itu terkadang cukup menyulitkan petugas karena responden sering kali merekayasa jawabannya agar dianggap sebagai orang miskin.

Masih lemahnya UU Statistik juga menjadi kendala dalam pendataan di lapangan. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi perhatian: Pertama, tidak adanya penerapan sanksi bagi responden yang menolak memberikan keterangan. Dan, kedua, responden masih diberikan celah untuk menolak memberikan keterangan selain pada kegiatan statistik dasar (sensus). Penolakan sering terjadi terutama di perkotaan dan golongan ekonomi atas.

Masalah pemanfaatan data juga harus menjadi perhatian. Di kalangan pemerintahan terutama di daerah, pemanfaatan data dinilai masih belum optimal. Data statistik lebih banyak digunakan hanya sebagai aksesori dalam dokumen perencanaan. Sementara dalam pengambilan kebijakan sering kali tidak menggunakan data statistik sebagai pijakan. Akibatnya pembangunan yang dilaksanakan kurang membawa dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada peringatan Hari Statistik Nasional kali ini, kepada seluruh masyarakat, mari kita bangun bangsa dengan bersedia memberikan jawaban yang jujur kepada petugas statistik agar data yang dihasilkan berkualitas. Dan untuk pemerintah, semoga lebih mengoptimalkan penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan demi kemakmuran bangsa. Selamat Hari Statistik!

* Hendri Achmad Hudori, S.ST, M.Si., pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar. Email: hendri.a.hudori@gmail.com

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved