Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara, Bagaimana Nasib Statusnya Sebagai Caleg? Ini Penjelasan KPU

Diketahui, Ahmad Dhani merupakan caleg Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 1 meliputi Sidoarjo dan Jawa Timur.

Ahmad Dhani Divonis 1,5 Tahun Penjara, Bagaimana Nasib Statusnya Sebagai Caleg? Ini Penjelasan KPU
Kompas.com/Tri Susanto Setiawan
Ahmad Dhani menghadiri sidang pembacaan putusan untuk kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Ampera Raya, Senin (28/1/2019).(Kompas.com/Tri Susanto Setiawan) 

SERAMBINEWS.COM - Ahmad Dhani menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang setelah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian yang dilakukannya, Senin (28/1/2019).

Resmi ditahan, lalu bagaimana status calon legislatif (caleg) Ahmad Dhani?

Diketahui, Ahmad Dhani merupakan caleg Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur 1 meliputi Sidoarjo dan Jawa Timur.

Dikutip dari Kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjelaskan ada dua kemungkinan kondisi terkait status caleg Ahmad Dhani.

Yang pertama, status caleg Ahmad Dhani bisa jadi tidak memenuhi syarat (TMS) jika seandainya keputusan hukumnya sebagai terpidana sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Baca: Bocah Tunanetra Hafal Al Quran 30 Juz Viral di Medsos, Kisah Perjuangannya Bikin Hati Terenyuh

Baca: Komentar Rocky Gerung saat Ditanya Soal Kasus yang Menimpa Ahmad Dhani

Inkrah atau berkekuatan hukum tetap sendiri merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2).

"Apabila dia dijatuhi hukuman pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai calon. Nah, kita tinggal lihat, apakah putusan kepada ADP itu sudah inkrah atau belum," kata Wahyu dikonfirmasi, Senin (28/1/2019).

Yang kedua, Ahmad Dhani masih memenuhi syarat sebagai caleg, jika masih ingin mengajukan banding.

"Kalau yang bersangkutan ajukan banding ya berarti putusan hukum itu belum berkekuatan hukum tetap. Artinya KPU belum bisa eksekusi," sambungnya.

Lanjutnya, Wahyu menuturkan dalam Surat Edaran KPU Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Daftar Calon Tetap (DCT).

Baca: Tanggapi Vonis 1,5 Tahun Penjara Ahmad Dhani, Fadli Zon Sebut sebagai Lonceng Kematian Demokrasi

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved