Fatwa Haram Game PUBG

Efektifkah arahan dari MPU Aceh ini? Ada faktor yang menurut pandangan penulis, jika sebatas hanya mengeluarkan arahan dan pernyataan tidak akan memberikan efek apa-apa bagi pemain game PUBG. Sebut saja faktor kecanduan bermain. Bagi anak-anak khususnya remaja, smartphone tanpa adanya game tidak akan berarti apa-apa. Jangan heran ketika kita mengecek smartphone anak-anak khususnya para remaja, terdapat aplikasi-aplikasi game yang sudah terinstal. Kecanduan bermain game inilah yang mengakibatkan anak-anak tidak bisa lepas dari smartphone.

Faktor lainnya yaitu faktor pendapatan. Bagi sebagian pemilik warung kopi, menyediakan akses internet gratis menjadi salah satu cara untuk memperbanyak jumlah pengunjung. Jika pengunjungnya dinominasi kalangan anak-anak dan remaja, bermain game online merupakan hal utama yang dilakukan. Hal inilah juga yang mengharuskan pemilik warung kopi menyediakan kapasitas internet yang cepat dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi pemain game online.

Tentu saja, dengan menyediakan akses internet yang cepat, akan menjadi tempat incaran bagi pemain game dan tentunya akan menambah pendapatan. Oleh karenanya, memblokir game PUBG dan sejenisnya harus menjadi alternatif yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan landasan dari fatwa haram MPU Aceh.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti permintaan blokir game PUBG (tirto.id). Atas dasar hal inilah, selain mengeluarkan fatwa dan imbauan, MPU Aceh perlu mendesak Pemerintah Aceh untuk bisa melakukan pemblokiran game PUBG dan sejenisnya terutama untuk pengguna di Aceh. Aceh punya kekhususan, dengan memanfaatkan kekhususan ini dan sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, langkah ini perlu segera dilakukan.

Tujuan untuk menyelamatkan generasi Aceh dari kecanduan bermain game PUBG dan sejenisnya akan bisa terwujud dengan langkah pemblokiran. Dan kekhawatiran Prof Farid Wajdi tidak akan terjadi terhadap generasi Aceh ke depannya.