Opini

Ada Apa dengan Bank Syariah?

Menarik mencermati opini saudara Agus Fiauddin, Haramkah Bekerja di Bank Syariah? (SI; 28/6/2019)

Ada Apa dengan Bank Syariah?
IST
Hanif Sofyan, Magister Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry

Oleh Hanif Sofyan, Magister Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry

Menarik mencermati opini saudara Agus Fiauddin, Haramkah Bekerja di Bank Syariah? (SI; 28/6/2019). Sebuah pertanyaan sederhana mewakili banyak pemikiran yang menghinggapi masyarakat luas. Argumentasinya menjadi wacana menarik yang perlu dikaji dan dicermati secara serius. Persoalan ini menjadi salah satu akar masalah yang mendasari masih rendahnya kepercayaan publik mengakses dan bertransaksi serta menjadi nasabah di bank syariah.

Berbagai alasannya karena pertimbangan sistem perbankan syariah yang diyakini masih bercampur dengan sistem bank konvensional, sistem bagi hasil yang dianggap masih belum menguntungkan menjadi salah satu alasan munculnya fakta 60 persen masyarakat Aceh masih menjadi nasabah di bank konvensional. Dengan kata lain kehadiran bank syariah menjadi alternatif sekaligus wujud islamisasi sistem niaga (muamalah) di Aceh, tidak serta merta menjadikan bank syariah menjadi pilihan masyarakat Aceh yang notabene menerapkan konsep syariah.

Persoalan ini menjadi sangat substantif dan menarik, karena setelah dua tahun (2016-2018) paska konversi Bank Aceh ke sistem syariah masih belum mencapai hasil yang menggembirakan. Meskipun kerja keras pihak perbankan mendorong publik ke arah tersebut memang bukan pekerjaan mudah, karena juga berkaitan dengan perubahan mindset (pola pikir).

Berbagai upaya pencerdasan secara inklusi keuangan telah digagas, termasuk yang mutakhir oleh Dinas Syariat Islam, perwakilan BI Aceh, dan OJK Aceh. Forum diskusi ini menarik karena Pemerintah Aceh sedang getol-getolnya sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditetapkan pada Desember 2018 dan diundangkan dalam lembaran Aceh pada 2019.

Secara khusus telah digelar seminar “Implementasi Qanun LKS Momentum Mengakselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Aceh”. Kehadiran dan manfaat keberadaan qanun LKS nantinya akan mendorong masyarakat lebih terkoneksi dengan sistem dan institusi keuangan syariah. Bahkan sebagai bentuk komitmen mendorong perkembangan bank syariah di Aceh, Pemerintah Aceh mensahuti salah satu dari tujuh rekomendasi “Dialog Ekonomi; Pembangunan Aceh Hebat” dalam Forum Aceh Meusapat 2019 dengan mereformasi dan menghadirkan wajah baru Bank Aceh Syariah (BAS) menjadi lebih bersih, transparan, dan mengubah portofolionya menjadi bank yang mengalokasikan pembiayaan maksimal pada sektor ekonomi prioritas, di antaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Langkah tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak mengurangi jumlah uang beredar di luar Aceh berkaitan dengan transaksi perdagangan reguler maupun pengeluaran belanja rutin pembangunan dari APBA. Realitasnya berbagai transaksi tunai maupun nontunai melalui transfer dana keluar Aceh akibat transaksi bisnis antara pelaku usaha di Aceh dengan pihak luar menyebabkan setidaknya Rp 3 triliun uang tunai keluar dari Aceh untuk tahun 2018 saja dari total Rp 5 triliun uang yang dikeluarkan BI ke perbankan dan masyarakat.

Padahal Aceh sebagai provinsi dengan APBD terbesar di Sumatera semestinya bisa memaksimalkan perputaran dananya di tingkat lokal untuk mendorong pertumbuhan daerah dengan mengalokasikan pada sektor-sektor potensial dan unggulan yang akan ber-multiple effect pada daya ungkit perekonomian Aceh. Ketidakefektifan penggunaan APBA justru dapat menyumbang angka kemiskinan yang dipicu oleh salah satunya tidak berputarnya dana APBA di Aceh. (SI; 29/6/2019)

Realitas berikutnya yang tidak kalah penting berkaitan dengan jumlah nasabah bank Syariah yang terserap institusi keuangan. Jika nasabah bank konvensional berjumlah 3,92 juta rekening, jumlah rekening bank syariah hanya 2 juta. Dengan kata lain sebagian masyarakat di Aceh masih belum memaksimalkan penggunaan sistem syariah atau secara teknis masih memiliki akses ke beberapa rekening dan belum menutup sebagian rekeningnya dibank konvensional dengan tetap memiliki akses ke bank syariah. (SI:11/7/2019).

Qanun LKS memuat ketentuan yang sudah diatur dalam perundangan-undangan nasional yang tetap berlaku sepanjang belum diatur secara spesifik di Aceh. Di samping itu qanun juga mengatur beberapa aturan yang sangat khusus bagi LKS dan masyarakat Aceh. Prinsipnya dibutuhkan perhatian dalam tiga hal penting implementasi Qanun LKS meliputi; menjaga stabilitas sistem keuangan yang baik secara makro maupun individual, kenyamanana nasabah dan perlindungan konsumen, serta mitigasi risiko dari praktik tata kelola yang tidak baik.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved