Salam

14 Tahun MoU Helsinki, Banyak Hal Tersandera

Pada peringatan ke-14 tahun Perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2019 (sejak MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005), Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

14 Tahun MoU Helsinki,  Banyak Hal Tersandera
DOK SERAMBINEWS.COM
Penandatanganan perjanjian damai antara Pemerintah RI dan GAM (Mou Helsinki), 15 Agustus 2015. 

Pada peringatan ke-14 tahun Perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2019 (sejak MoU Helsinki ditandatangani 15 Agustus 2005), Badan Reintegrasi Aceh (BRA) memberikan kado istimewa berupa pembagian sertipikat tanah pertanian seluas 2 hektare/orang bagi eks kombatan dan tapol/napol, serta masyarakat korban konflik. Pembagian sertipikat tanah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merealisasikan poin 3.2.5 MoU Helsinki.

Menurut Ketua BRA, M Yunus, pembagian sertipikat tanah itu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, untuk 100 korban konflik yang berasal dari Kabupaten Pidie Jaya (Pijay). Sampai kemarin hanya Pemkab Pijay yang menyediakan lahannya seluas 200 ha untuk dibagi-bagikan. "Kita berharap pemerintah kabupaten dan kota lain bisa mengikuti langkah Bupati Pijay dalam mendukung program reintegrasi dengan menyediakan lahan yang akan dibagikan kepada eks kombatan, eks tapol/napol, dan masyarakat korban konflik," harapnya.

Total calon penerima tanah, sesuai data BRA, jumlahnya mencapai 150.000 lebih. Data itu dikirim Satuan Kerja Wilayah (Satkerwil) BRA dari kabupaten/kota. "Eks kombatan 50 ribu lebih, eks tapol/napol 3 ribu lebih, dan selebihnya masyarakat korban konflik. Tapi data itu belum divalidasi,” kata M Yunus.

Tanah yang dibagi itu menjadi tanah milik pribadi dan lokasinya tidak masuk dalam hutan kawasan. Namun, tanah itu tidak boleh diperjualbelikan sebelum digarap minimal selama 10-15 tahun. “Untuk menjaga agar tidak dijual, pihak BRA akan menyita sertifikat tanah tersebut,” pungkasnya.

Saat turun ke lapangan untuk membagi-bagikan tanah, pihak BRA akan melibatkan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan panglima sagoe, agar di kemudian hari tidak memunculkan masalah baru.

Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf  alias Mualem, justru khawatir memicu konflik baru, jika pembagian tanah itu dilakukan secara bertahap, misalkan 200 atau 100 orang lebih dulu. Kemudian, Mualem mengingatkan supaya lahan yang diberikan jangan hanya tanah kosong, melainkan tanah pertanian yang sudah siap atau sudah produksi. "Seorang dapat dua hektare  kebun yang sudah jadi. Kalau tanah kosong untuk apa?" kata Mualem.

Muelam berharap, momen 14 tahun perdamaian Aceh, pemerintah harus mengevaluasi agar semua butir MoU Helsinki segera dituntaskan. Pusat diharapkan segera merealisir butir-butir MoU Helsinki. “Kita tidak muluk-muluk, yang penting semuanya terealisasi," pungkas Mualem.

Selain Mualem, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga termasuk orang yang hampir setiap saat memikirkan tentang butir-butir perjanjian dalam MoU Helsinki.

“Yang menjadi kegelisahan saya, banyak butir-butir MOU Helsinki yang belum diwujudkan. Mari sama-sama, baik DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, memperjuangkan ini untuk diimplementasikan, supaya kita menunaikan janji pada para pejuang Aceh yang telah syahid,” kata Zaini setahun lalu.

Sebagai pelaku sejarah tercapainya damai tersebut, ia berpesan pada kaum muda Aceh untuk terus mengingat bahwa Aceh adalah daerah khusus yang pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Sehingga, generasi penerus Aceh mempunyai tanggungjawab untuk menjaga perdamaian ini sepanjang masa.

Terkait dengan banyaknya hak dan kewenangan Aceh yang belum direalisasikan pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan butir-butir MoU Helsinki, ke depan ini Aceh harus lebih kompak lagi dalam “menggedor” Pusat. “Selama ini, dalam memperjuangkan realisasi hak dan kewenangan Aceh, hanya disuarakan di tingkat Aceh. Sedangkan di pusat, persoalan itu tidak disambut dan diperjuangkan para wakil rakyat Aceh di Senayan. Kita teriak-teriak di Aceh, tetapi di pusat tidak ada yang sambut. Akhirnya apa yang disuarakan di Aceh tak terdengar di Jakarta. Jika apa yang disuarakan di Aceh tidak ada yang sambut, maka jangan harap hak dan kewenangan Aceh direalisasikan sepenuhnya oleh Pusat,” kata seorang politisi Partai Aceh.

Menurutnya, persoalan itu hanya dapat diselesaikan jika semua pihak di Aceh kompak memperjuangkan realisasi hak dan kewenangan Aceh!

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved