Polemik Bendera Aceh

Surati Mendagri, M@PPA Pertanyakan Pencabutan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Seolah-olah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri sengaja menyembunyikan surat keputusan tersebut dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui

Surati Mendagri, M@PPA Pertanyakan Pencabutan Qanun Bendera dan Lambang Aceh
serambinews.com
Koordinator M@PPA, Azwar A Gani, mengantar surat ke Kantor POS Banda Aceh, Senin (19/8/2019). Surat tersebut ditujukan ke Mendagri, mempertanyakan surat keputusan pembatalan beberapa pasal dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. 

Surati Mendagri, M@PPA Pertanyakan Pencabutan Qanun Bendera dan Lambang Aceh

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Surat tertanggal 12 Agustus 2019 itu mempertanyakan Keputusan Mendagri Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh tentang lambang dan bendera.

"Surat sudah kita kirimkan melalui Kantor Pos tanggal tadi pagi," kata Koordinator M@PPA, Azwar A Gani kepada Serambinews.com, Senin (19/8/2019).

Azwar dalam suratnya menyampaikan bahwa Keputusan Mendagri itu memicu keruciragaan publik Aceh, sebab surat keputusan itu telah diterbitkan sejak tiga tahun lalu.

"Seolah-olah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri sengaja menyembunyikan surat keputusan tersebut dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui," tulis Azwar.

Sebut Bintang Bulan Bendera Separatis, Polda Juga Tegaskan Qanun Bendera Sudah Dibatalkan Mendagri

VIDEO - Anggota Dewan Aceh Utara Banyak yang Absen pada Upacara Pengibaran Bendera

Mengenal Azhari Cagee, Komandan Bom yang Dipukul Oknum Aparat saat Demo Bendera Bintang Bulan

Terkait Kericuhan di DPRA, Polisi: Ada Upaya Paksa Menurunkan Merah Putih, Mahasiswa Membantah

Dia melanjutkan, sejak disahkan DPRA tahun 2013 lalu, Qanun aceh tentang Lambang dan Bendera telah menuai polomik selama enam tahun dan terus menjadi alat propaganda para elite politik di Aceh.

Peran opini pro dan kontra di berbagai media yang telah berlangsung sejak lama berpotensi memicu pembelahan sosial di tingkat elite maupun masyarakat.

Hal ini dikhawatirkan dapat menjadi benih konflik sosial antardaerah, mengingat residu konflik Aceh sebelum perdamaian Helsinki belum benar-benar 'sembuh' total.

Halaman
12
Penulis: Yocerizal
Editor: Yocerizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved