Pesan Plt Gubernur Aceh: Sebutan Wakil Rakyat Jangan Hanya Slogan, Mesti Dipegang Teguh

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA -- Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah, mengatakan, sebagai anggota dewan, anda memang berasal dari parpol yang berbeda.

Namun dalam konteks mengemban amanat rakyat, semuanya harus satu kesatuan berjuang untuk kepentingan orang banyak.

"Karena itu, sebutan sebagai wakil rakyat hendaknya jangan hanya slogan saja. Sebutan itu mesti dipegang teguh agar tidak mengalami degradasi makna setelah anda duduk di lembaga legislatif ini," pesan Plt Gubernur, yang dibacakan Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE.

Setelah selesainya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 25 anggota DPRK Langsa, pada rapat paripurna istimewa DPRK Langsa, di ruang Ruang Rapat Paripurna DPRK setempat, Senin (2/9/2019).

Wali Kota menambahkan, sampai kapanpun, hubungan dengan rakyat harus diperkuat tanpa pernah membangun tembok birokrasi yang seolah tidak tersentuh.

Hubungan itu bisa dibangun melalui jalur komunikasi langsung, melalui kinerja yang berintegritas, serta dengan menunjukkan kepedulian terhadap suara rakyat.

Baca: Aceh Tengah Juara Umum Pacuan Kuda Tradisional Gayo

Baca: Empat Srikandi Simeulue Ini Sukses Menduduki Kursi DPRK Simeulue Periode 2019-2024

Baca: Pejabat Utama Aceh Singkil Kompak Meninggalkan Daerah, Ini Alasannya

Sebagaimana posisi lembaga eksekutif, Bapak/Ibu yang duduk di lembaga legislatif ini pada hakikatnya juga merupakan pelayan masyarakat.

Agar mampu melayani rakyat dengan baik, maka kerjasama antar lembaga sesuai kewenangan masing-masing harus dapat diperkuat.

Kerjasama itu perlu dibangun melalui kemitraan yang setara.

Sebab sesuai ketentuan perundang-undangan, posisi DPRK juga bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Karena itu, anggota dewan harus dapat menjalankan kerjasama sesuai fungsi masing-masing.

Kinerja yang baik dari anggota dewan tentunya akan berdampak pada kualitas pemerintahan yang dijalankan.

Maka dari itu, jika ingin memuaskan hati rakyat, kualitas kerja wakil rakyat mestinya diperkuat, sehingga mampu mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat, bertindak efektif dan bekerja akurat.

Baca: Seusai Dilantik, Anggota DPRK Langsa Didemo, Ini Tuntutan Aktivis HMI

Baca: Dosen Fakultas MIPA Unsyiah Saiful Mahdi Diperiksa Sebagai Tersangka

Baca: Ketua PN Sinabang Lantik 20 Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024

Dengan demikian setiap gerak pembangunan yang dirancang, akan berjalan dengan baik serta mampu menghasilkan pencapaian yang terukur.

Sebagai wakil rakyat di legislatif, berbagai tugas penting sudah menanti anda semua, terutama dalam menuntaskan agenda reformasi, menegakkan supremasi hukum.

Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, terlebih lagi menjalankan kebijakan otonomi khusus yang berlaku di daerah kita ini.

Sebagai anggota legislatif, diharapkan memiliki obligasi moral menuntaskan agenda ini.

"Jangan sampai justru kita yang memperlambat jalannya perubahan itu, sehingga kepercayaan rakyat kepada legislatif dan eksekutif menjadi luntur," sebutnya.

Karena itu, kedudukan wakil rakyat diharapkan mampu melahirkan momentum perubahan melalui 3 ruang gerak.

Yaitu melalui sikap kritis dan kecermatan dalam membahas regulasi lokal untuk melindungi kepentingan masyarakat demi terwujudnya cita-cita pembangunan.

Regulasi ini dimanifestasikan dalam pembahasan qanun sebagaimana aturan yang berlaku di daerah kita. Untuk itu, Bapak/Ibu jangan pernah ragu untuk meminta masukan kepada rakyat terkait hal-hal yang dibutuhkan.

Di samping itu perlu juga mendengar pemikiran para ahli dan memantau informasi melalui teknologi informasi untuk memperkaya wawasan.

Dengan demikian regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kepentingan pembangunan dan suara rakyat.

Baca: Hilang Kendali, Yaris Milik PNS Langsa Masuk Parit di Pidie Jaya

Baca: Pemkab Aceh Singkil Gelar Pertemuan dengan Menko Maritim

Baca: Satpol PP Abdya Razia Muge Ikan Keliling, Ini Tujuannya

Kemudian, berkaitan dengan kewenangan DPRK dalam penyusunan anggaran, pembahasannya harus dilakukan secara akurat, transparan dan akuntabel.

"Kami juga berharap anggota dewan mendukung selesainya pembahasan APBK tepat waktu, sehingga program pembangunan dapat kita jalankan di awal tahun," sebutnya.

Terakhir, berkaitan dengan peran anggota DPRK sebagai pengawasan bagi jalannya Pemerintahan, Plt berharap agar dapat dijalankan dengan berpedoman kepada perundang undangan yang berlaku.

Silahkan lakukan pengawasan dengan ketat, dan suarakanlah dengan nyaring berdasarkan datadata akurat. Pemerintah daerah tentu sangat terbantu dengan pengawasan dari DPRK.

Sehingga jika ada kebijakan yang salah, dapat diperbaiki, dan kebijakan yang benar akan dapat kita perkuat.

"Kami juga mengharapkan agar dalam menjalankan kegiatan, anggita DPRK juga dapat memperhatikan upaya pencapaian visi dan misi Aceh Hebat sebagaimana yang dituangkan dalam RPJM Aceh 2017-2022," tutupnya. (*)