Dua Dekade MoU Helsinki: Refleksi Seorang Putra Aceh

Oleh: Mayjen TNI (Purn.) Teuku Hafil Fuddin*)

Lima belas Agustus 2005 adalah hari yang tidak bisa kita lupakan sebagai bangsa, terlebih bagi rakyat Aceh. 

Di Helsinki, sebuah dokumen penting ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun dan membuka lembaran baru perdamaian.

MoU Helsinki bukan hanya gencatan senjata. Ia adalah komitmen bersama membangun Aceh yang damai, adil, dan bermartabat. 

Hari ini, dua dekade telah berlalu. Banyak capaian yang patut disyukuri, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap berbagai tantangan yang masih tersisa.

Sebagai putra Aceh, sebagai purnawirawan TNI yang pernah bertugas di daerah ini, dan sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai Aceh sepenuh hati, saya merasa perlu mengajak kita semua melakukan evaluasi yang jujur dan bertanggung jawab.

Perdamaian Telah Dirasakan, Tapi Reintegrasi Masih Perlu Disempurnakan

Tidak dapat dipungkiri, Aceh kini jauh lebih stabil dan aman dibanding masa lalu. Suara senjata telah digantikan oleh suara demokrasi. 

Rakyat Aceh kini bisa menikmati ruang hidup yang lebih bebas, dan partai-partai lokal menjadi bagian dari dinamika politik yang sehat.

Namun, pembangunan perdamaian bukan hanya soal senjata yang diam, tetapi juga menyangkut proses reintegrasi sosial dan ekonomi eks kombatan serta masyarakat terdampak konflik. 

Di sinilah peran Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi sangat penting.

Selama dua dekade terakhir, BRA telah menjalankan tugas berat—memastikan eks kombatan, tahanan politik, dan masyarakat sipil yang terdampak konflik bisa kembali ke kehidupan sosial secara layak. 

Baca juga: Bedah Buku “Jalan Reintegrasi Gerilyawan GAM”, Ketua BRA Tekankan Pentingnya Pendidikan

Mulai dari bantuan ekonomi produktif, rumah bantuan, hingga program pelatihan, semuanya adalah bagian dari upaya reintegrasi yang patut diapresiasi.

Namun tentu kita harus akui bahwa belum semua program berjalan sempurna. 

Ada banyak eks kombatan dan korban konflik yang merasa belum mendapatkan haknya secara adil. 

Ada pula persoalan transparansi dan efektivitas program yang menjadi catatan masyarakat.