Agar Tak Senasib dengan RUU KPK, Masyarakat Diminta Tetap Awasi Proses RKUHP di DPR

Menurut Ray, keputusan Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP tidak lepas karena makin besarnya aksi unjuk rasa

Agar Tak Senasib dengan RUU KPK, Masyarakat Diminta Tetap Awasi Proses RKUHP di DPR
YouTube KompasTV
Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda dan Tidak Dilakukan oleh DRP Periode Ini 

Agar Tak Senasib dengan RUU KPK, Masyarakat Diminta Tetap Awasi Proses RKUHP di DPR

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diharapkan tetap mengawasi proses kelanjutan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

Sebab, RKUHP dapat bernasib sama seperti RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan secara kilat dan senyap.

"Masyarakat harus terus awasi dan kawal RKUHP ke depan. Sebab, istilah yang digunakan saat revisi Undang-undang KPK pada tahun 2017, itu sama penundaan. Tapi, (belum lama ini) revisi UU KPK begitu saja masuk dalam pembahasan meskipun tidak dicantumkan di prolegnas prioritas. Tidak ada dengar pendapat, dibahas dengan tertutup, diparipurnakan tanpa kuorum," ujar pengamat politik Ray Rangkuti saat dihubungi, Sabtu (21/9/2019).

"Nah, situasi yang sama sangat mungkin terjadi esok hari dalam rangka revisi KUHP ini," imbuhnya.

Baca: Langit Jambi Bewarna Oranye Hingga Merah, Apa yang Terjadi? Ini Penjelasannya

Baca: Daftar Pasal Kontroversial di RKUHP, Pemilik Unggas yang Peliharaannya Berkeliaran Didenda Rp10 juta

Menurut Ray, keputusan Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP tidak lepas karena makin besarnya aksi unjuk rasa penolakan dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

Namun, saat masyarakat lengah karena teralihkan isu tertentu, dimungkinkan pemerintah bersama DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.

Hal itu telah terjadi saat DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Agar tidak terpana lagi seperti sebelumnya, yang justru memudahkan presiden dan DPR membawa hasil revisi ke paripurna. Intinya, jangan sampai masyarakat luput lagi," ujar pendiri Lingkar Madani (Lima) itu.

Baca: VIRAL Foto dan Video Panas Wanita Diduga PNS, Iwan Fals: Ada yang Punya Linknya?

Sementara itu, Wakil Presiden terpilih sekaligus orang yang akan mendampingi Jokowi pada pemerintahan selanjutnya, Ma'ruf Amin mempersilakan siapa saja untuk tidak sepakat atau menolak RKUHP.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved