Dari Rumah Singgah Hingga Pengembangan RSUDZA

“Jika hanya bergantung dengan skema APBA, maka tidak akan terjadi percepatan pembangunan, dan kemandirian akan menjadi fatamorgana semata. Kalau kita hanya terpaku dengan stimulan anggaran yang normatif, maka mengelola dan memelihara infrastruktur yang ada saja akan sulit,” kata Plt Gubernur Aceh.

Sedangkan Direktur RSUZA Banda Aceh, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine sangat berterima kasih atas komitmen dan dukungan semua pihak untuk pembangunan rumah sakit. Menurutnya, Aceh harus bangkit, harus kreatif, inovatif, berfikir out of the box agar lebih cepat maju dan berkembang.

Azharuddin menjelaskan, pembangunan gedung rumah sakit yang lengkap membutuhkan biaya yang besar. Bahkan tidak ada dana yang tersedia secara cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami apresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang mau membangun rumah sakit dengan sistem KPBU,” ujar Azharuddin.

Wakil Direktur Penunjang Medis RSUDZA dr Fakhrul Rizal MM.Kes juga menjelaskan tentang skema KPBU untuk pengembangan rumah sakit. Karena Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah menandatangani kontrak perjanjian pelaksanaan skema KPBU antara Pemerintah Aceh dengan Dirjen Keuangan RI.

"Jadi telah disepakati antara kedua pihak tentang pembiayaan dana investasi untuk pembangunan pusat layanan unggulan (Center of Excellence) itu ada enam gedung yang terpadu dan terintegrasi. Pertama, Pusat Traumatologi, kemudian Pusat Jantung Terpadu, Bedah Terpadu, Ginjal Terpadu, Mata Terpadu, dan parkir," ujar kata dr Fakhrul Rizal kepada Serambinews.com di ruang kerjanya.

Baca: Aceh Besar Juara Umum, Sekda Tutup MTQ

Nantinya, kata dr Fakhrul Rizal, ada penambahan private wing, seperti RSCM Kencana di Jakarta. Memang ini merupakan terobosan baru dan RSUDZA sebagai garda terdepan untuk pembangunan enam pusat terbaik yang ada di Aceh. Karena ini untuk mengupayakan jangan sampai masyarakat Aceh harus berobat ke Penang atau ke luar negeri dan luar daerah. 

"Kita sedang mengupayakan fasilitas yang terlengkap dan luar biasa dalam pengembangan RSUDZA ini dengan skema KPBU. Sehingga bisa langsung menangani warga Aceh yang berobat ke RSUDZA. Nantinya warga Aceh benar-benar terlayani dengan baik dan tak perlu memikirkan lagi berobat ke luar negeri. Karena di daerah sendiri sudah bisa ditangani," kata dr Fakhrul Rizal yang juga Ketua DPD Lembaga Anti Narkotika (LAN) Provinsi Aceh.

Terkait dengan berapa lamanya pembangunan itu, dr Fakhrul Rizal mengatakan, prediksinya mungkin tiga tahun sudah bisa operasional. Karena dihitung dalam time scedulnya setahun dua tahun gedung dan pemasangan alat-alat yang dibutuhkan bakal tuntas. Maka sekitar tahun 2023 fasilitas baru yang dibangun di RSUDZA lama itu sudah bisa operasional. "Kita harapkan Pusat Layanan Terpadu itu sudah bisa digunakan pada 2023 untuk melayani masyarakat Aceh dan warga luar daerah yang berobat ke RSUDZA," harap dr Fakhrul Rizal.

Serambinews.com juga mendapatkan penjelasan Ir Sunawardi Desky M.Si. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Aceh dan sangat intens mengikuti tahap demi tahap proses pembangunan RSUDZA melalui skema KPBU hingga ke Jakarta. Kini Ir Sunawardi yang dipercaya menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Kalak BPBA).

Sunawardi mengatakan, pemenerintah dibolehkan membangun suatu proyek pemerintah dengan cara dibiayai oleh pihak ketiga, tetapi mekanismenya itu dibantu oleh Kementerian Keuangan RI. Kebetulan RSUDZA ini difasilitas oleh PT PII yang merupakan salah satu BUMN dibawah Kementerian Keuangan RI. "Kita alhamdulillah untuk RSUDZA ini sudah melalui berbagai tahap, 10 tahap dari 11 langkah yang menuju sampai selesainya perjanjian itu," ujarnya.

Kalau ditanya apa keuntungan, Sunawardi menjelaskan tentu ada keuntungannya bahwa membangun sebuah infrastruktur tanpa mengerus APBA. Jadi Aceh dapat membangun RSUDZA, tapi tidak mengurangi APBA. Kalau dilihat khusus untuk RSUDZA ini bangunan fisik, manajemen rumah sakit dengan peralatannya bisa memakan biaya sampai Rp 4 triliun lebih. "Kita membuat surat perjanjian dengan BUP (Badan Usaha Pelaksana) yang nanti pihak ketiga yang masuk mendapat tender itu sekita 17 tahun dengan dua tahun proses pembangunan," jelasnya.

Apa kelebihan lagi dengan cara ini, menurut Sunawardi, Aceh membeli layanan bahwa setelah itu perjanjian 15 tahun ke depan, bangunan harus berfungsi normal, manajemennya berjalan, alatnya tidak boleh rusak. Untuk tiga hal ini dengan volume pengembalian yang disepakati itu rasanya tidak rugi. Tiga keunggulan inilah yang menjadi prasyarat untuk masuk ke BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang masuk ke skema KPBU.

Baca: Hasil Liga Italia - Ronaldo Cetak Gol, Juventus Bungkam SPAL

Tambah satu lagi bahwa di Aceh itu minta pola syariah, dimana pinjaman untuk Aceh itu masuk pola syariah dan ini pertama di Indonesia. "Kita sampai sudah ke dewan syariah MUI, mereka memulai belajar bagaimana sistim pinjaman dengan pola syariah. Sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh, pola pinjaman kita juga secara syariah," ujarnya.

Ketika fiskal Aceh tidak tergerus, ini luar biasa manfaatnya. Kondisi RSUDZA hari ini ada yang berobat lebih 2.000 orang per hari dengan parkir yang luar biasa. Kamar operasi bisa untuk digunakan untuk umum cuma enam dari delapan yang dimiliki, dan dua kamar operasi khusus. Tahun ini memang dari APBA bisa ditambah tiga kamar operasi, tapi itu tidak cukup, kenapa? Karena sekarang orang yang antre untuk operasi di rumah sakit perlu waktu 3 bulan.

"Sumber daya kita luar biasa, kita satu-satunya rumah sakit pemerintah daerah yang memiliki sumber daya yang paling besar se-Indonesia. Akreditasi kita sudah tingkat internasional. Kalau tingkat nasional kita sudah paripurna itu. Sumber daya bagus, akreditasi baik, tapi kita tidak cukup ruang untuk sumber daya kita yang besar ini demi melayani masyarakat. Kita butuh tempat, sehingga rumah sakit yang ini, hospital yang akan terbangun nanti, itu akan menambah 20 kamar operasi, ditambah dengan 30 lebih poliklinik baru, lebih 600 tempat tidur baru dan membangun satu tempat parkir khusus," ujarnya.