Kemelut Fraksi, Ketua PBB Subulussalam: Ini Bukan Soal Koalisi atau Oposisi, Tapi Kepentingan Rakyat

Kemelut Fraksi, Ketua PBB Subulussalam : Ini Bukan Soal Koalisi atau Oposisi Tapi Kepentingan Rakyat

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Subulussalam, Karlinus meminta para wakil rakyat di DPRK agar segera menuntaskan pembentukan fraksi-fraksi di lembaga tersebut.

”Ini harus segera dituntaskan, jangan sampai berlarut-larut karena jika tidak maka berdampak pada pembangunan ke depan,” ujar Karlinus, kepada Serambinews.com, rabu (2/10/2019).

Karlinus yang juga anggota DPRK Subulussalam dan masuk dalam fraksi Sada Kata mengatakan jangan sampai karena ego mengorbankan kepentingan masyarakat dan daerah.

Pasalnya, dengan berlarutnya pembentukan fraksi berdampak pada alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Musyawarah (Banmus).

Padahal, kata Karlinus kini sudah memasuki penghujung tahun dimana ada sederet kewajiban anggota DPRK menanti untuk dilaksanakan sebagaimana amanat rakyat.

Lantaran itu, Karlinus berharap kepada segenap koleganya di DPRK Subulussalam segera mengakhiri jikapun masih ada kemelut soal tarik ulur pembentukan fraksi di sana. Dia juga menyatakan jika fraksi ini bukan soal berkoalisi atau oposisi dengan pemerintah.

Terkait Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Diimpeach

Ini Vonis Hakim Terhadap Terdakwa Pembunuhan Anak dengan Racun Tikus

Pantai Pelangi Sigli Masih Kumuh, Tahun 2019 Dialokasikan Dana Rp 2,5 Miliar

Sebab pada dasarnya fraksi hanya sebagai wadah berhimpunnya para wakil rakyat yang terpilih di DPRK Subulussalam. Maka itu, kata Karlinus para wakil rakyat harus bijak dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan daerah daripada pribadi.

Apa yang disampaikan Karlinus cukup beralasan sebab sejatinya kini para wakil rakyat sudah fokus menyiapkan diri untuk pembahasan APBK 2020 Kota Subulussalam. Kecuali, para wakil rakyat di DPRK Subulussalam tentunya juga harus segera menyiapkan penetapan dan pelantikan pimpinan definitive.

”Maka seperti saya katakana tadi ayolah hilangkan ego masing-masing. Sekarang fraksi gabungan yang dibenarkan hanya dua jadi mari kita bergabung kemanapun. Ini kan hanya wadah bukan soal oposisi atau berkoalisi,” tandas Karlinus

Seperti berita sebelumnya, Rapat Pembentukan Fraksi DPR Kota Subulussalam periode 2019-2024 menemui jalan buntu sehingga membuat lembaga tersebut harus berkonsultasi ke Biro Hukum Pemerintahan Aceh.

BREAKING NEWS - Satu Rumah Warga Rusia Hangus Terbakar

Innalillahi, Nelayan Aceh yang Ditangkap Angkatan Laut Myanmar Meninggal, Begini Proses Pemulangan

Bupati Shabela Serahkan Bonus Untuk Kafilah MTQ Aceh Tengah, Ini Besarannya

”Fraksi belum terbentuk karena ada masalah dalam jumlah fraksi gabungan,” kata Ketua sementara DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang SKed kepada Serambi, Rabu (4/9/2019).

Menurut Ade Fadly, saat ini ada empat fraksi yang diusulkan dari 20 anggota DPRK Subulussalam. Dari empat fraksi ini satu utuh tiga gabungan sejumlah partai politik. Keempat Fraksi yakni Fraksi Hanura terdiri dari empat kursi sehingga merupakan fraksi utuh. Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.