DPP PAN Kirim Tim ke Aceh, Segel di Kantor DPW Akan Dibuka?

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Konflik internal di tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh yang sudah berusia hampir tiga bulan, akhirnya mendapat respons dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Informasi diperoleh Serambinews.com, Sabtu (5/10/2019) malam, pihak DPP PAN telah mengutus tim ke Aceh untuk membahas dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Kepastian datangnya tim dari DPP PAN ini diperoleh Serambinews.com dari salah satu pengurus DPW PAN Aceh yang telah mendapatkan undangan untuk menghadiri pertemuan dengan DPP PAN.

Undangan itu ditandatangani oleh Ketua DPW PAN Aceh Teuku Hasbullah HD dan dan Sekretaris Irfannusir Rasman.

Dalam undangan itu disebutkan, tim DPP PAN akan melakukan pertemuan dengan pengurus DPW PAN Aceh di Kantor DPW PAN Aceh, Minggu (6/10/2019) pukul 10.00 WIB pagi ini.

Dengan demikian dipastikan bahwa pihak DPP dan DPW PAN Aceh akan membuka segel di gerbang Kantor DPW PAN Aceh yang telah berusia hampir 3 bulan.

Seperti diberitakan, segel itu dipasang dalam bentuk spanduk bertulis “Kantor DPW PAN Aceh Ditutup/Disegel oleh Kader PAN Aceh dan Pengurus Harian DPW PAN Aceh” dipasang dalam sebuah aksi yang dilancarkan sejumlah pengurus dan kader PAN Aceh, Minggu (21/7/2019) lalu.

Baca: BREAKING NEWS: Kantor DPW PAN Aceh Disegel Pengurus dan Kader

Baca: Hampir Dua Bulan Pascaprotes Pengurus, Kantor PAN Aceh Masih Tersegel dan tak Terawat

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPW PAN Aceh, Zulfitri dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com Sabtu (5/10/2019) malam mengatakan kehadiran tim DPP PAN ini akan menyelesaikan polemik dan kisruh internal di tubuh berlambang matahari tersebut.

"Alhamdulillah, DPP telah menyelesaikan konflik internal kami. Besok mereka hadir di Banda Aceh untuk membahasnya. Mengembalikan pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris sesuai aturan partai," kata Zulfitri.

Dijelaskan, tim dari DPP PAN yang akan hadir ke Banda Aceh sebanyak dua orang.

Satu di antaranya adalah Viva Yoga Mauliadi.

Tim DPP, kata Zulfitri,  akan mendengar masukan dari fungsionaris DPW PAN Aceh. Lalu mengambil langkah konkrit yang diperlukan.

Zulfitri menyebut, kehadiran Viva Yoga dan tim, guna meluruskan mekanisme pemilihan dan penetapan ketua dan sekretaris DPW PAN Aceh yang disinyalir salah kaprah, hingga berujung penyegelan kantor dan melaporkan T Hasbullah HD ke Polda Aceh, atas sangkaan pemalsuan tanda tangan peserta  dan notulensi rapat pada 29 Juni 2019.

"Kabarnya begitu. Besok pihak DPP akan mengembalikan mekanisme pemilihan dan penetapan ketua sesuai aturan partai. Kita harap pengurus PAN se Aceh bisa mengawal proses ini," ungkap Joel Bungalow--sapaan akrab Zulfitri.

Seperti diketahui, konflik internal PAN Aceh memanas usai penetapan T Hasbullah HD dan Irfannursi Rasman sebagai ketua dan sekretaris DPW PAN Aceh berdasarkan SK DPP PAN.

Ikhwal itu memicu reaksi keras kalangan fungsionaris PAN Aceh, hingga berbuntut penyegelan kantor dan melaporkan Hasbullah ke Polda Aceh.

Baca: BREAKING NEWS - Pengurus PAN Aceh Laporkan Ketuanya ke Polda Aceh

Baca: Bantah Tudingan Pengurus, Ketua PAN Aceh T Hasbullah HD: Jika tidak Terima Protes ke Pusat

Bantah Pemalsuan Tanda Tangan

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PAN Aceh, T Hasbullah HD yang dikonfirmasi Serambinews.com, Kamis (3/10/2019) mengatakan tidak ada pemalsuan tanda tangan pengurus partai yang dilakukannya.

Dia juga membantah tudingan pengurus harian PAN Aceh, Zulfitri yang menyebut dirinya telah memalsukan notulensi rapat bimtek tanggal 29 Juni 2019 untuk mengusul ketua definitif ke DPP.

"Tidak ada saya palsukan tanda tangan, tudingan itu tidak mendasar. Memang pada tanggal 29 Juni itu rapat bimtek, tapi saya tidak mengubah hasilnya. Tidak sebodoh itu saya," kata pria yang akrab disapa Bob ini.

Hasbullah mengatakan, mengenai penunjukan dirinya sebagai ketua definitif bukan atas usulan DPW ke DPP.

Menurutnya, dirinya saat itu sebagai Plt Ketua DPW PAN Aceh hanya mengusulkan sekretaris definitif kepada pusat, bukan mengusulkan pengangkatan ketua definitif.

Tapi pusat kemudian mengeluarkan SK penunjukan Sekretaris definitif sekaligus dengan ketua definitif. "Saat itu kita usulkan tiga nama," jelasnya.

Jika pengurus harian tidak menerima keputusan itu, Hasbullah meminta mereka untuk memprotesnya ke pusat karena itu kebijakan pusat.

Jika ingin posisi ketua, Hasbullah menyarankan untuk menunggul muswil ke depan.

"Saya kan hanya meneruskan kepemimpinan Anwar Ahmad yang mengundurkan diri karena maju anggota DPD RI," tegas Hasbullah.

Terakhir, Hasbullah mengajak semua pengurus untuk sama-sama membesarkan partai.

"Jangan sampai kantor ditutup, kan kasian partai," ujar dia.(*)

Baca: Partai Koalisi Bagi-bagi Komisi DPRA, Demokrat: Apa Untungnya Harus Menguasai Semua AKD

Baca: Soal Bagi-bagi Komisi DPRA, PPP: Sebaiknya Pengalokasian Alat Kelengkapan Dewan Harus Sama