Bendera Aceh

YARA Desak DPRA Panggil Plt Gubernur untuk Terbitkan Pergub Qanun Bendera, Ini Alasannya

Menolak melaksanakan qanun yang telah disahkan sama saja dengan menolak lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Bender

YARA Desak DPRA Panggil Plt Gubernur untuk Terbitkan Pergub Qanun Bendera, Ini Alasannya
Ketua YARA, Safaruddin membentangkan bendera Aceh, saat mendaftarkan gugatan terhadap Gubernur dan DPRA di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (12/4). SERAMBI/ MUHAMMAD NASIR 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin mendesak Plt Gubernur Aceh segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Safaruddin juga mendesak anggota DPRA untuk memanggil Plt Gubernur Aceh guna membahas dan meminta agar Pergub Qanun Bendera segera diterbitkan.

Menurut YARA, polemik Qanun Bendera selama ini cukup menguras energi, waktu, dan biaya dibanding qanun lainnya.

Qanun ini juga telah mempengaruhi kinerja legislatif periode lalu sehingga YARA ingin anggota DPRA yang baru saja dilantik bisa fokus pada proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

Baca: 266 Guru di Pidie Jaya Dilatih Leader Tangguh Era Milenial

Baca: Hendra Budian: Bicara Aceh Tidak Hanya Bendera dan Lambang

Baca: BREAKING NEWS: Sejumlah Ketua DPD PAN Buka Segel Kantor DPW PAN Aceh

"Kami mendesak Plt Gubernur agar segera mengeluarkan Pergub Qanun Bendera agar energi anggota DPRA yang baru tidak dihabiskan ke qanun bendera yang sudah disahkan bertahun lalu. Kita ingin dewan yang baru ini fokus pada percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan,” ujar Safaruddin kepada Serambinews.com, Minggu (6/10/2019).

Safar menyampaikan bahwa Plt Gubernur tidak perlu ragu untuk menerbitkan Pergub tersebut karena sudah ada qanunnya.

"Qanunnya sampai saat ini juga masih sah secara hukum, Pergub untuk qanun ini kami nilai penting karena dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh," katanya.

Jika Plt Gubernur menolak mengeluarkan Pergub, menurut Safaruddin sama saja Plt Gubernur menolak lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh

“Plt Gubernur mempunyai kewenangan mengeluarkan Pergub, apalagi semua telah diatur dengan qanun. Menolak melaksanakan qanun yang telah disahkan sama saja dengan menolak lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Bendera dan Lambang tersebut," tegas Safar.

Halaman
12
Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved