Masih Bimbang Soal Fraksi, Fajry Politisi Golkar Subulussalam: Dampaknya ke Daerah

Kemudian Fraksi Gerakan Amanat Aceh atau Granat sebanyak enam kursi masing-masing dari Partai Gerindra, PAN dan PA.

Lalu Fraksi Golkar/PNA atau Karya Nanggroe sebanyak lima kursi yaitu  gabungan Golkar dan PNA.

Terakhir Fraksi Sada Kata meliputi lima kursi yaitu PKS, PBB, PKPI masing-masing satu kursi plus dua kursi dari Demokrat.

Sebenarnya, kata Ade Fadly, sesuai aturan jika ada satu fraksi utuh maka dibolehkan membentua dua fraksi gabungan.

Masalahnya di Subulussalam selain satu fraksi utuh muncul tiga fraksi gabungan sehingga sesuai aturan hal ini tidak memungkinkan.

Dalam hal ini, Fraksi Hanura menurut Fadly siap menampung para anggota DPRK untuk bergabung dengan mereka. Namun sejauh ini belum ada anggota DPRK yang siap bergabung.

Semua fraksi mempertahankan argument dan enggan berbaur sehingga membuat rapat menjadi buntu.”Makanya kami harus berkonsultasi dulu ke provinsi,” ujar Fadly

Buntunya pembentukan fraksi ini berimbas pada penyusunan alat kelengkapan DPRK Subulussalam lainnya seperti komisi-komisi,  badan legislasi (banleg) dan badan anggaran (banggar).

Sebab, personel yang masuk dalam alat kelengkapan tersebut merupakan utusan fraksi-fraksi di DPRK Subulussalam. Meski begitu, untuk Tata tertib (Tatib) DPRK Subulussalam sudah hampir rampung dibahas. (*)