Berita Aceh Utara

Tak Ditetapkan Jadi Pimpinan DPRK Aceh Utara, Seorang Anggota Dewan Lakukan Hal Ini saat Paripurna

Untuk diketatahui dari 11 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK Aceh Utara, empat diantaranya berhak mengajukan pimpinan dewan.

Tak Ditetapkan Jadi Pimpinan DPRK Aceh Utara, Seorang Anggota Dewan Lakukan Hal Ini saat Paripurna
SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Proses rapat paripurna DPRK Aceh Utara untuk penetapan pimpinan definitif pada Kamis (10/10/2019) malam. 

Tak Ditetapkan Jadi Pimpinan DPRK Aceh Utara, Seorang Anggota Dewan Lakukan Hal Ini saat Paripurna

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Rapat paripurna DPRK Aceh Utara untuk penetapan pimpinan definitif pada Kamis (10/10/2019) malam, diinterupsi seorang anggota dewan.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRK Sementara Arafat dan Wakil Ketua DPRK Sementara Hendra Yuliansyah.

Untuk diketatahui dari 11 Partai Politik  yang memiliki kursi di DPRK Aceh Utara, empat diantaranya berhak mengajukan pimpinan dewan.

Mereka adalah Partai Aceh (PA) dengan perolehan 14 kursi, kemudian Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing lima kursi.

Selanjutnya, Partai Nasional Aceh (PNA) memiliki empat kursi.

Selain PNA, Partai Gerindra dan Nasdem juga memiliki empat kursi di DPRK Aceh Utara.

Namun, secara perolehan suara lebih unggul PNA. Karena itu, PNA mendapat kesempatan untuk mengajukan satu wakil.

Perempuan Anak Bos Sabu Divonis Lebih Ringan dari Suaminya, Hakim Sampai Berbeda Pendapat

Tuan Giok dari Fraksi PA Jadi Ketua Badan Kehormatan DPRK Lhokseumawe, Ini Tugas dan Wewenangnya

Fakta-fakta Oknum Sipir Lapas Selundupkan 40 Kg Sabu, Barang Bukti Disimpan di Lemari Dapur

BREAKING NEWS - Sipir Lapas Langsa dan Istrinya Selundupkan 40 Kg Sabu dari Malaysia, Ini Kata BNN

Dari empat partai tersebut, pimpinan sementara dalam paripurna hanya menetapkan tiga nama sebagai pimpinan, yaitu Arafat dari PA, Hendra Yuliansyah dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I.

Selanjutnya Misbahul Munir dari PNA menjadi wakil ketua III. Sedangkan dari PPP yang diajukan atas nama H Mulyadi CH, tidak ditetapkan.

Karena itu Mulyadi CH menginterupsi proses rapat paripurna tersebut dan mempertanyakan kenapa dirinya tidak ditetapkan menjadi pimpinan atau Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara.

Arafat menyebutkan, H Mulyadi CH tidak ditetapkan sebagai pimpinan, karena surat pengantar yang diajukan dari PPP diteken Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), bukan ketua umum.

“Ya, memang saat rapat paripurna itu ada anggota dewan yang menginterupsi dan mempertanyakan kenapa dirinya ditetapkan, setelah diberi penjelasan, kemudian proses penetapan dilanjutkan,” ujar Plt Sekwan Azhari Hasan SH kepada Serambinews.com,  Jumat (11/10/2019).(*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved