Pemkab Pidie tak Dapat Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Ini Penekanan Tokoh Muda Pidie

Pemkab Pidie tak Dapat Dana Insentif Daerah Tahun 2020, Ini Penekanan Tokoh Muda Pidie

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Kabupaten Pidie untuk kesekian kali tidak mendapatkan kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat, setelah terakhir kali mendapat pada tahun 2016.

Sejumlah pihak, terutama DPRK setempat, kemudian menyalahkan pihak pemerintah atas kegagalan itu, bahkan mereka menuding kinerja pemerintah Pidie selama ini melempem.

Untuk diketahui, pemberian DID kepada setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagai bentuk penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kinerja pemerintahannya sudah baik.

Mencermati polemik itu, Tokoh muda Pidie, Muhammad MTA kepada Serambinews.com, Sabtu (23/11/2019) mengatakan wajar banyak pihak kecewa dengan pemerintahan Pidie yang tidak mendapatkan kucuran DID tahun 2020.

• Tewas Kecelakaan Saat Dibonceng Teman, Ari  Sempat Bilang Lihat Nanti 5 Menit Lagi Saya Meninggal

• ABC Dukung Langkah Erick Thohir Berantas Hedonisme Petinggi BUMN

• Terkait Pembelian Mobil Dinas, Ombudsman Aceh Surati Plt Gubernur

Tapi, MTA mengaku tidak sepakat jika kesalahan itu hanya diarahkan kepada eksekutif semata. Padahal, DPRK juga harus disalahkan karena mereka juga bertanggung jawab atas buruknya capaian pemerintahan karena kedua lembaga itu (eksekutif dan legislatif) saling berkaitan.

"Secara simbolis eksekutif memang menjadi objek publik dari berbagai agenda pembangunan, termasuk masalah DID ini. Karena memang eksekutif sebagai eksekutor dari berbagai kebijakan pembangunan (RPJM)," kata MTA.

Namun demikian, sambung mantan aktivis itu, kerja-kerja pengawasan yang melekat pada DPRK yang didasari oleh pembahasan bersama setiap rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif merupakan poin penting mewujudkan kesuksesan roda pemerintahan.

Eksekutif dan legeslatif di Pidie, menurut MTA, harus berfikir dan bertindak bersama untuk memajukan daeran dengan tindakan yang nyata. Seperti bersatu dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang mensejahterakan masyarakat banyak dan menghindari subjektifitas politik kelompok dan golongan.

• Muncul Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Kembali Berpeluang Jadi Orang Nomor Satu?

• Nova: Usaha Jangan Sampai Tutup Karena tak Manfaatkan Teknologi Informasi

• Air Terjun Tensaran Bener Meriah Juara I Anugerah Pesona Indonesia, Untuk Kategori Ini

Sebenarnya, kata mantan komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh ini, ada empat kriteria utama yang wajib dimiliki pemerintah daerah agar bisa menerima kucuran dana intensif dari pemerintah pusat.

Yaitu, mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pengesahan anggaran tepat waktu, ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta penggunaan e-government.

Atas hal itu, MTA yang pernah menjadi penasihat khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ini menyatakan tentu DPRK sebagai bagian terpenting dari Pemerintahan Pidie menjadi salah satu pihak yang berkonstribusi besar dalam menentukan apakah Pidie dapat atau tidaknya DID tersebut. 

"Jika publik memahami konteks secara utuh, maka menghakimi eksekutif secara sepihak sebagai pemerintahan yang melempem atas tiadanya DID sangatlah tidak bijak, mengingat tupoksi DPRK bagian yang tidak terpisahkan dari perwujudan Pidie untuk mendapatkan DID tersebut," kata MTA.

Disisi lain, politikus PNA ini juga mendorong ASN sendiri harus terus melakukan pembenahan secara terukur dalam memberikan pelayanan terbaik. "Begitu juga dengan Bupati dan DPRK untuk bersinergi dalam mempercepat pengesahan anggaran sehingga lancarnya roda pembangunan," pungkasnya.

• Pidato Sambut Hari Guru 2019, Nadiem Makarim: Potensi Anak Tidak dapat Diukur dari Hasil Ujian

• DPRK Dorong Pemko Libatkan Gampong dalam Wujudkan RTH