Breaking News:

Berita Banda Aceh

Meski Miliki Kewenangan Khusus, Ternyata Aceh belum Punya Qanun Haji

Provinsi Aceh hingga kini belum memiliki Qanun Haji. Padahal, qanun ini perlu dilahirkan sebagai turunan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang ..

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
For Serambinews.com
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, H Samhudi SSi. 

Meski Miliki Kewenangan Khusus, Ternyata Aceh belum Punya Qanun Haji

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Provinsi Aceh hingga kini belum memiliki Qanun Haji. Padahal, qanun ini perlu dilahirkan sebagai turunan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji.

"Dalam hal ini kita Aceh kalah selangkah dari provinsi lain. Di belahan Indonesia timur, pemerintah daerahnya berjuang agar Perda ini dilahirkan," kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, H Samhudi SSi, Senin (3/2/2020).

Samhudi menjelaskan pihaknya sudah lama melakukan sosialisasi dan meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Qanun Haji.

Dari 23 kabupaten/kota ditambah provinsi, baru Kabupaten Singkil dan Langsa yang sudah membentuk Qanun Haji. Untuk itu, Kemenag Aceh terus mendesak pemerintah untuk melahirkan qanun ini.

"Rugi kita, kita (Aceh) punya keistimewaan bidang agama tapi tidak ada Qanun Haji. Solo saja yang wali kotanya non muslim tapi sudah ada Perda Haji," ujar Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Samhudi.

VIDEO - 21 Tahun Tragedi Berdarah Krueng Arakundo Aceh Timur, Negara Diminta Bertanggung Jawab

Ini Upaya Pemko Sabang Cegah Malaria & Penyakit Infeksi Lainnya, Tapi Bukan Berarti Sudah Terinfeksi

Pelantikan Keuchik di Aceh Barat Diwarnai Insiden Pemecahan Kaca Pintu dan Jendela

Perlunya qanun itu, Samhudi menjelaskan untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, seperti aturan mengenai tanggungan biaya transformasi jamaah haji dari daerah asal jamaah ke gedung embarkasi dan sebaliknya.

"Selama ini biaya transportasi keberangkatan jamaah haji dari daerah ke lokasi embarkasi sudah ditanggung pemerintah daerah tapi belum ada dasar hukum yang kuat," ungkap dia.

Selain itu, dalam qanun itu juga bisa diatur mengenai kriteria penerima dana Baitul Asyi yang selama ini sudah berjalan. Karena, lanjutnya, selama ini belum ada kriteria khusus.

"Sampai saat ini belum jelas bagaimana katagori yang menerima dana Baitul Asyi, apakah jamaah asal Aceh atau jamaah haji dari provinsi lain yang berangkat dari Aceh," ungkap dia.

Dia juga menyarankan Pemerintah Aceh agar mengelola gedung embarkasi haji peninggalan kolonial Belanda yang berada di Pulau Rubiah, Sabang. Karena itu merupakan situs perhajian pertama di nusantara.(*)

Awak Susi Air Mendarat di Bandara Kuala Batu Abdya Diperiksa Suhu Tubuh, Ini Penjelasan Kadinkes

Pemuda Lhokseumawe Gelar Aksi Kenang 21 Tahun Kasus Arakundo Aceh Timur, Ini Tuntutan Lengkapnya

20 Jemaat Tewas Berebut Minyak Suci Pendeta Mengaku Rasul, Si Pendeta Sempat Kabur sebelum Ditangkap

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved