GeRAK Dorong Polda Aceh Lakukan Penyelidikan Kembali Kasus Dana KIP Agara, Ini Penjelasan Askhalani

GeRAK Dorong Polda Aceh Lakukan Penyelidikan Kembali Kasus Dana KIP Agara, Ini Penjelasan Askhalani

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE  -  Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, meminta Polda Aceh untuk melakukan penyelidikan baru dalam kasus dana Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tenggara tahun 2017 mencapai Rp 27,9 miliar pada Pilkada Bupati/Gubernur Aceh.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada Serambinews.com, Senin  (24/2/2020) mengatakan, sepertinya adanya perbedaan fakta hukum antara  penyidik dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Sehingga kasus KIP Agara tersebut berjalan berlarut-larut. Pihaknya, meminta kepada penyidik dan JPU untuk transparan dan jangan ada yang disembunyikan dalam perkara KIP Agara tersebut.

Kata Askhalani, pihaknya berharap Polda Aceh melalui Dirreskrimsus Polda Aceh untuk dapat melakukan  penyelidikan baru (membuat LP baru) yang berfokus pada laporan petugas PPS dan PPK di Agara yang tidak dibayarkan honorernya selama dua bulan yang mencapai militan rupiah.

Menurut Askhalani, kasus ini berlarut-larut dan tidak juga selesai, spertinya dalam perkara ini ada yang disembunyikan dan tidak fokus pada laporan masyarakat kepada pihak penyidik Polres Aceh Tenggara.

• Ini Ancaman Hukuman Bagi Anak di Lhokseumawe yang Pukul Ayah Kandung Pakai Palu

• Mantan Anggota Satpol-PP Pidie Mengadu ke Dewan, Tgk Amri: Kami Diberhentikan Tanpa Adanya Kesalahan

• Akrim Cs Ditangkap, Terkait Kasus Pengeroyokan Wartawan di Aceh Barat

Jadi, GeRAK Aceh menyarankan agar kasus Dana KIP Aceh Tenggara agar bisa dituntaskan dapat dilakukan dengan penyelidikan baru dan ditangani di Dirreskrimsus Polda Aceh.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Tenggara, Fithrah SH, menjelaskan, penyebab perkara itu belum dapat dinyatakan P21 oleh JPU hal ini disebabkan penyidik Polres Agara belum menemukan fakta hukum kemana uang gaji PPK dan PPS tidak terbayarkan.

Hal ini sesuai  adanya laporan dari anggota PPK dan PPS terkait dana gaji PPK dan PPS yang belum dibayarkan oleh KIP.

Proses penyidikan oleh penyidik tidak mengarah pada sebab tidak terbayarkan uang gaji PPK dan PPS. Melainkan penyidikan Polri Resort Agara mengarah pada penyimpangan pengunaan dana hibah pilkada 2017 sebesar Rp 27 miliar. Sehingga tidak ada alat bukti baik saksi saksi maupun dokumen mengenai tidak terbayarkan gaji  PPK dan PPS yang muncul dalam berkas perkara.

Terkait dengan adanya hasil audit BPKP yang dkeluarkan oleh BPKP Aceh, ternyata audit yang dikeluarkan hanya terkait pada penggunaan dana hibah senilai Rp 27 miliar bukan mengenai audit kenapa gaji PPK dan PPS tidak dibayarkan.

• Berawal dari Ganja Kering Dalam L-300, Polres Bireuen Tangkap 3 Warga Sawang

Dan hasil audit BPKP Aceh pun tanpa merincikan adanya dokumen dokumen yang mendukung pembuktian. Terhadap perkara itu, JPU perkara ini menginginkan penyidik Polri Resort Agara fokus pada laporan PPK dan PPS terkait tidak dibayarkan gaji mereka bukan pada penyimpangan penggunaan dana hibah Rp 27 miliar yang akhirnya hasil penyidikan tidak sesuai dengan laporan kepolisian yang dilaporkan oleh petugas PPK dan PPS.

Karena hasil penyidikan yang tidak fokus itu, maka JPU meminta penyidik polri resort Agara menfokuskan pada penyebab tidak dibayarkan gaji itu bukan pada penyimpangan penggunaan anggaran hibah senilai Rp 27 miliar.

Terkait adanya BB uang yang dirampas oleh penyidik, JPU tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena barang bukti (BB) itu tidak berkaitan dengan laporan petugas PPK dan PPS terkait gaji mereka yang tidak dibayar selama 2 bulan,"ujarnya.