Breaking News:

Karya Inovasi Mahasiswa Disita

Ini Alasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Amankan Alat Islamic Jammer dari UIN Ar-Raniry

Menurut Jamil, alasan pertama, selain jammer memang dilarang penggunaannya di Indonesia, kecuali untuk VVIP,

Penulis: Misran Asri | Editor: Yusmadi
SERAMBINEWS.COM/Handover
ketua Prodi Pendidikan Teknik Elektro UIN Ar-Raniry tahun 2016-2018, Dr Silahuddin MAg (kanan) menemani dua penemu mahasiswa penemua alat Islamic Jammer mengambil golden award dari Korea Selatan, di Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) tahun 2018. 

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, M Jamil, mengungkapkan ada alasan kuat mengapa alat Islamic Jammer (alat peredam sinyal handphone) hasil inovasi mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang berfungsi meredam sinyal handphone diamankan pihaknya. 

Menurut Jamil, alasan pertama, selain jammer memang dilarang penggunaannya di Indonesia, kecuali untuk VVIP, misalnya diperuntukkan saat kedatangan presiden atau petinggi negara yang berpengaruh, di samping itu penggunaan jammer hanya diperbolehkan bagi LP tententu atau khusus, yang tingkat risikonya tinggi.

“Tidak semua Lembaga permasyarakatan (LP) ada jammer.

Tapi, LP-LP tertentu atas seizin Kementerian Kominfo, misalnya tingkat eskalasi kejahatannya tinggi atau memang potensi peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam LP tersebut di luar kendali.

Biasanya di LP-LP seperti itu alat jammer itu dipergunakan,” sebut Jamil yang dihubungi Serambinews.com, jumat (13/3/2020).

Lalu, sebutnya dasar pelarangan penggunaan jammer di Indonesia, sudah diatur di dalam UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 22 berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi.

Di mana di dalam Pasal 22, dipertegas di dalam tiga poin, A; akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau B; akses ke jasa telekomunikasi; dan atau C; akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Lalu, lanjut Jamil, masih dalam UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, di Bab VII Ketentuan Pidana pada Pasal 50 berbunyi, barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta. 

Kemudian lanjut Jamil, di Bagian Kesebelas Pengamanan Komunikasi, Pasal 38, berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan komunikasi.

Islamic Jammer Karya Mahasiswa UIN Pernah Diminta Produksi Massal, Tak Jadi Karena Alasan Ini

UIN Ar-Raniry Ragu Kembangkan Islamic Jammer Hasil Inovasi Mahasiswa, Setelah Sempat Disita Balmon

Islamic Jammer Karya Mahasiswa UIN Pernah Dapat Special Award dari Korea, Ini Dia Perancangnya

Setelah Debat Panas, Alat Hasil Inovasi Mahasiswa UIN Ar-Raniry Akhirnya Dikembalikan

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved