Keluhan Bupati Tamiang Warning bagi Aceh, Syech Fadhil: Ini Bisa Jadi Bom Waktu Ledakan Covid-19

Keluhan Bupati Tamiang Warning bagi Aceh, Syech Fadhil: Ini Bisa Jadi Bom Waktu Ledakan Covid-19

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh harus bergerak cepat. Keluhan Pemkab Aceh Tamiang yang kesulitan mengawasi warga pendatang atau warga Aceh perantauan merupakan warning yang harus diwaspadai.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, Fadhil Rahmi, kepada Serambinews.com, Selasa (7/4/2020). Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Ini harus segera disikapi, kalau tidak, akan menjadi bom waktu ledakan Covid-19 (Corona) di Aceh. Kita sangat tidak berharap itu terjadi,” kata dia.

Senator asal Aceh yang akrab disapa Syech Fadhil ini mengaku sudah sejak awal mengkhawatirkan hal itu mengingat Aceh Tamiang merupakan pintu masuk utama ke Aceh melalui jalar darat dan laut.

Ketidakmampuan Pemkab Tamiang mengawasi ketibaan warga Aceh perantauan, menurutnya menunjukkan bahwa Aceh telah kebobolan.

“Seharusnya, seluruh warga yang tiba itu didata, dicatat namanya, asalnya dan dikarantina,” imbuhnya.

• Komandan Militer Senior Iran: Presiden AS Donald Trump Lebih Berbahaya dari Virus Corona

• Menolak Hubungan Suami Istri Karena Corona, Ini Hukumnya

• China Hadapi Peningkatan Kasus Pasien Positif Virus Corona Tanpa Gejala

Kebobolan itu lanjut Fadhil Rahmi, sekaligus menunjukkan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan unsur pimpinan daerah lainnya di kabupaten/kota.

“Sebenarnya rakyat menunggu adanya rapat koordinasi ini, karena masalah Covid-19 adalah masalah yang luar biasa,” pungkas Syech Fadhil.

Masalah yang dihadapi Pemkab Tamiang, menurut dia, juga dihadapi oleh Pemkab Aceh Tenggara dan Subulussalam, yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara.

Hanya saja pintu masuk terbanyak berada di Aceh Tamiang, karena kabupaten ini memiliki laut yang terhubung langsung dengan dunia internasional, terutama Malaysia.

Karena itu, Syech Fadhil kembali mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi Pemkab Aceh Tamiang bukanlah persoalan sepele, karena dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Aceh.

Itu sebab penting dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pimpinan daerah di Aceh. Dari rapat itu akan bisa dicarikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

• Jumlah Traveler Bireuen Mendekati 2.000 Orang, Ini Langkah Penanganannya

• Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR untuk PNS, TNI-Polri Sudah Tersedia, Kecuali Pejabat Ini

• Antisipasi Covid-19, Istri Mantan Anggota DPRK Subulussalam Dicambuk Dalam Rutan, Kasus Chat Mesum

Misalnya, jika Pemkab Aceh Tamiang tidak mampu melakukan pengawasan dan karantina karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Aceh bisa turun tangan membantu.

“Atau bisa juga Pemkab Aceh Tamiang berkoodinasi dengan daerah tujuan warga pendatang, sehingga nanti bisa dikarantina di daerah tujuan. Inilah pentingnya koordinasi itu,” ujar Syech Fadhil mencontohkan.

Bupati Aceh Tamiang, H Mursil, sebelumnya mengaku kewalahan menjaga semua pintu masuk di daerahnya.

Untuk jalur darat, meski pihaknya telah mendirikan posko pencegahan dan pengendalian Covid-19 di terminal bus Kota Kualasimpang, juga tidak semua kendaraan yang masuk bisa diperiksa.

Padahal posko ini berperan sangat penting menggingat setiap harinya ribuan orang dari berbagai daerah masuk ke Aceh melalui jalur ini.

"Anggaran kita sangat terbatas, ini yang membuat petugas tidak bisa memeriksa satu per satu kendaraan yang masuk ke wilayah kita. Padahal dalam situasi saat ini dibutuhkan pengawasan ekstra," kata Mursil.

• Update Kasus Corona di Indonesia: 2.738 Positif, 221 Meninggal, dan 204 Sembuh

• Saksikan Detik-detik Kematian Suami Akibat Covid-19 Lewat VC, Wanita Ini Histeris: Saya Hancur

• Pemerintah Akan Berikan BLT Rp 600 Ribu Untuk Minimalisasi Dampak Pandemi, Ini Syaratnya

Kendala lebih serius dialami ketika pemerintah daerah berupaya membentengi kawasan pesisir dari pendatang ilegal.

Kebijakan Kerajaan Malaysia yang menerapkan lokcdown berimbas pada banyaknya TKI pulang ke Tanah Air melalui perairan Aceh Tamiang.

Pihaknya mengaku sulit melakukan pengawasan karena kawasan pesisir memiliki banyak jalur tikus.

"Setiap hari ada puluhan orang yang pulang dari luar negeri melalui pesisir kita. Ini tidak terawasi karena memang begitu banyak jalur tikur di situ," beber Mursil.

Mursil berharap Pemerintah Aceh memberikan perhatian khusus kepada daerahnya, karena dalam kasus penyebaran virus Corona, Aceh Tamiang berperan sebagai benteng pertama menghalau masuknya virus mematikan tersebut.(*)