Breaking News:

Berita Politik

Selama Covid-19, Kejati Aceh Hentikan Penanganan Kasus

Setiap kasus yang ditangani Kejati tetap dituntaskan agar tidak menjadi tunggakan. Namun untuk saat ini perkara dihentikan sementara.

For Serambinews.com
Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH 

Setiap kasus yang ditangani Kejati tetap dituntaskan agar tidak menjadi tunggakan. Namun untuk saat ini perkara dihentikan sementara.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejak merebaknya wabah pandemi virus corona (Covid-19), penanganan sejumlah kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dihentikan sementara dalam rangka menerapkan protokol kesehatan.

Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH kepada Serambinews.com, Selasa (12/5/2020) mengatakan, penghentian sementara penyelidikan kasus untuk menghindari kontak fisik antara penyidik dengan saksi yang terlibat dalam kasus.

"Selama Covid-19 ini kita menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing antara penyidik dengan saksi. Karena itulah Kejati Aceh menghentikan sementara penanganan kasus," kata Munawal.

Jamwas Minta Jaksa di Kejati Aceh Tingkatkan Kepercayaan Publik

Kejati Aceh Hentikan Penyidikan Proyek P3K2 Dinas Pengairan Aceh Tenggara, Ini Penyebabnya

Begini Perkembangan Kasus Keramba Jaring Apung (KJA) Lepas Pantai Sabang yang Ditangani Kejati Aceh

Ia menegaskan, setiap kasus yang ditangani Kejati tetap dituntaskan agar tidak menjadi tunggakan. Namun untuk saat ini perkara yang ada di Kejati dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Catatan Serambi, saat ini ada beberapa kasus dalam penyidikan Kejati Aceh. Diantaranya perkara dugaan korupsi pada proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang tahun anggaran 2017.

Saat ini penyidik Kejati Aceh masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terkait hasil kerugian negara dari kasus itu. Padahal penyidik sudah melakukan ekspose kasus ke BPK sejak Agustus 2019 lalu.

Belum diketahui mengapa hasil audit dari BPK RI belum keluar, sehingga penyidik mengaku tidak bisa melanjutkan perkara itu karena belum adanya hasil perhitungan kerugian negara.

Kasi Penkum Kejati Aceh: Kita Tampung Semua Aspirasi Mahasiswa Subulussalam

Mahasiswa Subulussalam Demo Kejati Aceh, Ini Tuntutannya

Penjambret Tas Pegawai Kejati Aceh,Ternyata Residivis Narkoba, Ini Kasusnya

Dalam perkara itu penyidik sudah menetapkan satu tersangka yaitu mantan Dirut PT Perinus, Dendi Anggi Gumilang. Penyidik juga menyita uang dari PT Perinus sebanyak Rp 36 miliar lebih sebagai barang bukti.

PT Perinus merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memenangkan paket pekerjaan budidaya ikan kakap putih di perairan Sabang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya KKP RI.

Kontrak pekerjaan dengan metode KJA offshore itu mencapai Rp 45 miliar lebih dari pagu Rp 50 miliar dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP RI tahun 2017.

Dalam mengerjakan proyek itu, PT Perinus menggandeng AquaOptima AS Trondheim, perusahaan asal Norwegia yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa instalasi bidang perikanan budidaya.

Dua Koordinator di Kejati Aceh Jadi Kajari  

Dua Koordinator di Kejati Aceh Jadi Kepala Kejaksaan Negeri di NTT dan Sumatera Barat

Berdasarkan perencanaan, KJA itu memiliki delapan kolam dengan diameter 25 meter. Seharusnya pengerjaan selesai Desember 2017 sehingga pada tahun 2018 ditargetkan keramba tersebut bisa difungsikan. Tapi pengerjaan tidak selesai tepat waktu. Hasil penyelidikan Kejati Aceh ditemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pengerjaan KJA di Sabang.

Di antaranya pengadaan barang dan alat keramba tidak sesuai dengan spesifikasi (spek) yang ada dalam kontrak.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Said Kamaruzzaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved