PTUN Vonis Jokowi Bersalah Atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Istana & Menkominfo
Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Majelis hakim PTUN Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.
"Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
Mengenai hal ini, staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono angkat bicara.
Ia menyatakan, pihaknya menghormati langkah Pengadilan Tata Usaha Negara yang memvonis Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah menghormati putusan PTUN," kata Dini saat dihubungi, Rabu (3/6/2020).
• Niat Puasa Sunah Senin dan Kamis, Lengkap dengan Manfaat Puasa Bagi Kesehatan Tubuh
• Akibat Posting Status Ujaran Kebencian di Facebook, Tiga Pria Ini Minta Maaf ke Polres Subulussalam
Presiden Joko Widodo. (TRIBUN NEWS / HERUDIN)
Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh.
Hal itu, lanjut Dini, akan dibahas lebih lanjut dengan jaksa pengacara negara.
"Yang jelas masih ada waktu 14 hari sejak putusan PTUN untuk putusan tersebut berkekuatan hukum tetap," kata dia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte mengaku belum menemukan dokumen terkait keputusan memblokir internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019.
Saat pemblokiran itu dilakukan, Menkominfo masih dijabat oleh Rudiantara.
Pemerintah saat itu menyebut pemblokiran dilakukan untuk mengantisipasi hoaks yang bisa menyebabkan kerusuhan di Papua semakin meluas.
"Sejauh ini saya belum menemukan adanya dokumen tentang keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemblokiran atau pembatasan akses internet di wilayah tersebut," kata Johnny G Platte saat dihubungi wartawan, Rabu (3/6/2020).
Namun, Johnny mengaku tidak menemukan informasi adanya rapat-rapat terdahulu di Kemenkominfo yang membahas soal pemblokiran itu.
