Warga Tepi Barat dan Lembah Jordan Menjerit, Tanah Mau Diambil Lagi, Arab Hanya Keluarkan Seruan

Dia mengatakan pengadilan Israel tidak lagi secara resmi berkewajiban mempertimbangkan hukum internasional terkait dengan pendudukan militer.

"Palestina tidak memiliki status sipil di Israel, dan tidak berada di bawah otoritas komandan militer,” katanya.

Bahkan, tambahnya, tidak akan mamu berdiri di Pengadilan Tinggi atau menantang keputusan pemerintah.

Lembah Jordan adalah rumah bagi sekitar 60.000 warga Palestina, tetapi hampir 90% dari tanah itu bagian dari apa yang dikenal sebagai Area C.

Dimana tiga perlima Tepi Barat berada di bawah kendali Israel sepenuhnya.

Di Lembah Jordan, wilayah itu mencakup wilayah militer tertutup dan sekitar 50 permukiman pertanian yang menampung sekitar 12.000 warga Israel.

Orang-orang Palestina dilarang masuk ke daerah-daerah itu, bahkan di tanah yang mereka miliki sendiri.

Warga Palestina juga dilarang menggali sumur atau membangun infrastruktur apapun tanpa izin militer yang sulit didapat.

Dari 2009 hingga 2016, hanya 2% lebih dari 3.300 aplikasi izin di Area C dikeluarkan, menurut Peace Now , kelompok anti-pemukiman Israel, mengutip statistik resmi.

Apapun yang dibangun tanpa izin, dari perluasan rumah hingga tenda, kandang hewan, dan jaringan irigasi, berisiko dibongkar oleh militer Israel.

"Jika Anda menggali sumur, mereka akan datang keesokan harinya dan menutupnya dengan beton," kata Hani Saida, seorang petani dari kota al-Auja.

"Mereka mungkin mencaplok wilayah ini, tetapi mereka tidak akan pernah memberi kami hak yang sama,” tambahnya.

“Mereka akan terus berusaha mengusir kami,” ujar Hani Saida

"Dari tahun 1967 hingga saat ini, air minum, air pertanian, perbatasan, perlintasan, jalan, pemerintahan di Area C antara desa dan kota, pintu masuk ke kota-kota semuanya berada di bawah kendali Israel, "kata Mohannad Saida, sepupu Hani.

"Tidak ada yang akan berubah," katanya.