24 Organisasi HAM Desak PBB Masukkan Koalisi Arab Saudi Dalam Daftar Hitam

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Puluhan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan kemanusiaan mendesak PBB untuk memasukkan koalisi pimpinan Arab Saudi dalam daftar hitam.

Surat itu telah diajukan ke Sekjen PBB, Antonio Guterres di markas besar PBB, Selasa (23/6/2020).

PBB diminta untuk mempertimbangkan kembali keputusannya atas koalisi yang dipimpin Saudi
mendukung pemerintah Yaman.

Tetapi, telah ikut membunuh atau melukai anak-anak Yaman.

Alasan itu dijadikan kelompok 24 organisasi itu menuntut PBB memasukkan Arab Saudi dalam daftar hitam global.

Dilansir AP, Selasa (23/6/2020), PBB juga didesak untuk memasukan pasukan bersenjata Myanmar, Tatmadaw, dalam daftar hitam.

Pasukan itu dituduh merekrut dan menggunakan anak-anak dalam konflik.

Masih ada dalam daftar untuk membunuh dan melukai anak muda serta tindakan kekerasan seksual.

Dalam sebuah surat kepada Sekjen PBB yang dirilis Selasa (23/6/2020), organisasi itu mengatakan sangat kecewa dan bermasalah dengan de-listing atau penghapusan tuntutan mereka.

Mereka juga kecewa dengan perbedaan informasi dalam laporan tahunan tentang anak-anak dalam konflik bersenjata yang dirilis minggu lalu.

"Laporan itu menemukan koalisi yang dipimpin Saudi bertanggung jawab membunuh atau melukai 222 anak di Yaman pada 2019," kata surat itu.

"Namun koalisi itu tidak terdaftar dalam lampiran laporan,” kata mereka.

• Yaman Diambang Kelaparan: “Maaf, Makanan Anda Harus Dibagi Dua”

• Malang Benar Nasib Pengungsi Rohingya Bangladesh, Seusai Dikejar Tentara Myanmar,  Kamp Lockdown

• Saudi Berubah Haluan, Dari Pemimpin Bombardir Yaman, Jadi Pemimpin Bantuan Kemanusiaan ke Yaman

Hal mengutip penurunan korban tahun ini dan kemajuan nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret 2019.

Demikian pula, militer Myanmar tidak terdaftar dalam daftar hitam, padahal merekrut dan menggunakan anak-anak untuk beperang.

Padahal laporan menemukan bahwa Tatmadaw bertanggung jawab atas delapan kasus perekrutan baru dan 197 kasus pada 2019."