Breaking News:

Reparasi Korban HAM

Korban HAM Aceh Dapat Reparasi, Ini Kriteria dan Bantuan yang Didapat, Salah Satunya Modal Usaha

Penerima tindakan reparasi mendesak meliputi korban rentan, antara lain: disabilitas; sakit; lanjut usia; korban kekerasan seksual; dan sangat miskin.

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
K12-11
Wakil Ketua DPR Aceh, Irwan Djohan sedang berdialoh dengan perwakilan korban tindak pelanggaran HAM Aceh yang melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPR Aceh, Senin (26/1/2015) terkait desakan pembentukan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. *****K12-11 

Korban HAM Aceh Dapat Reparasi, Ini Kriteria dan Bantuan yang Didapat, Salah Satunya Modal Usaha

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh telah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu (1976-2005).

Dengan keluarnya Kepgub tersebut, kepada para korban pelanggaran HAM di Aceh yang telah melalui proses pengungkapan kebenaran, nantinya akan mendapatkan reparasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan HAM pada masyarakat yang menjadi korban konflik.

Komisi Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam websitenya (https://kkr.acehprov.go.id) menjelaskan bahwa bentuk dari reparasi mendesak ini terdiri dari lima hal.

Pertama dalam bentuk medis, kedua psikologis, ketiga modal usaha, keempat jaminan hidup, dan kelima status kependudukan serta diprioritaskan bagi korban yang sudah usia lanjut.

Sedangkan penerima tindakan reparasi mendesak meliputi korban rentan, antara lain: disabilitas; sakit; lanjut usia; korban kekerasan seksual; dan sangat miskin.

Alhamdulillah, Nova Teken Kepgub Penerima Reparasi, Korban HAM Masa Konflik Bakal Dapat Bantuan

Koalisi NGO HAM Aceh Surati Presiden, Minta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Simpang KKA

ASNLF Minta Dunia Internasional Pantau Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh

Sejauh ini, KKR Aceh sudah dua kali mengajukan rekomendasi reparasi mendesak. Sementara Kepgub yang dikeluarkan PLt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 27 Mei 2020 merupakan tindak lanjut atas rekomendasi reparasi tahap pertama.

Belum diketahui berapa banyak korban pelanggaran HAM masa lalu yang ditetapkan dalam Kepgub untuk tahap pertama tersebut, karena dalam salinan keputusan yang diterima Serambinews.com tidak menyertakan lampiran yang berisi daftar penerima reparasi.

Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Aceh.
Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang penetapan penerima reparasi mendesak pemulihan hak korban kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Aceh. (Serambinews.com)

Namun untuk daftar penerima reparasi tahap ke dua yang direkomendasikan KKR Aceh pada 24 Oktober 2019, jumlahnya mencapai 170 orang yang berasal dari 12 kabupaten/kota.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved