Aceh Hebat
Pemerintah Aceh Pertahankan WTP Kelima Kali
“Alhamdulillah, Pemerintah Aceh dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019.
lihat foto
Pemerintah Aceh Pertahankan WTP Kelima Kali
SERAMBINEWS.COM, Banda Aceh - Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh, Arif Agus, tersebut merupakan WTP ke lima kali yang didapat Pemerintah Aceh secara berturut-turut.
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berterimakasih kepada BPK-RI yang telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019 di tengah pandemi covid-19.
• Arus Transportasi Gayo Lues-Aceh Timur Masih Lumpuh Pasca Jembatan Hanyut Dihantam Banjir
• Mulai Besok Disdukcapil Lhokseumawe Cetak Akte Perkawinan Pakai Kertas HVS
“Alhamdulillah, Pemerintah Aceh dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, yang merupakan tahun ke lima opini WTP sejak tahun 2015," kata Nova dalam Paripurna terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 dan Atas Kinerja Pembangunan Infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus di Gedung DPRA, Selasa 30/06.
Nova mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Aceh.
• Pengurusan Pajak Kenderaan di Aceh Besar Meningkat
• Jangan Anggap Sepele, Mandi pada Jam-jam Berikut Ini Bisa Sebabkan Kematian Mendadak!
Dalam laporan hasil pemeriksaaan tersebut, Anggota V BPK RI, Bahrullah Akbar, memberikan beberapa koreksi secara virtual. Di antaranya koreksi BPK adalah terkait kelemahan dalam hal penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan tata kelola aset serta penyajian laporan. Koreksi itu akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh demi peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh.
Menjawab hal tersebut, Nova mengatakan, pihaknya menyadari bahwa masih banyak kelemahan baik dari aspek penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, tata kelola aset, serta penyajian laporan keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh.
"Selanjutnya kami akan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut guna meningkatkan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh di masa yang akan datang," kata Nova. (*)
