Breaking News:

Opini

Kantor Urusan Luar Negeri Aceh

Hampir satu tahun yang lalu, sebuah video berjudul "Dari Helsinki ke Stockholm" beredar di YouTube. Video itu menceritakan

Kantor Urusan Luar Negeri Aceh
FOTO/IST
Teuku Zulman Sangga Buana, S.H Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aktivis International Law Association (ILA) Indonesian Branch

Teuku Zulman Sangga Buana, S.H

Alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aktivis International Law Association (ILA) Indonesian Branch

Hampir satu tahun yang lalu, sebuah video berjudul "Dari Helsinki ke Stockholm" beredar di YouTube. Video itu menceritakan, di antaranya tentang bagaimana ketika Tim Perunding GAM melapor kepada Teungku Muhammad Hasan di Tiro mengenai upacara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di kediamannya, Swedia.

Secara garis besar para tokoh Aceh itu membicarakan perihal bagaimana respon pihak asing terhadap Perjanjian Helsinki. Apa yang paling menarik perhatian dari perbincangan itu bagi penulis, ialah penggunaan dua bahasa sebagai bahasa pengantar pertemuan, bahasa Aceh dan Inggris.

Beberapa kali terdengar percampuran antara keduanya, seperti: "Nyoe na saboh teuk dari U.S. State Department" dan "Oh lheuh nyan, tapajoh lunch together." Untuk menyebut Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri, istilah yang digunakan ialah "menteri lua" dan "Kementerian Lua", cukup khas.

Video ini menambah keyakinan penulis, bahwa memang kemampuan Aceh dalam menjalin hubungan luar negeri pada masa kerajaan dahulu, bukanlah sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan. Lagi pula, banyak sudah tulisan-tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan menceritakan hal ini, antara lain sebagaimana digambarkan oleh Anthony Reid dalam bukunya "Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19 (2007)".

                                                                                                                Keistimewaan secara hukum

Aceh kini sebagai bagian dari Republik Indonesia, secara hukum telah lama memiliki keistimewaan dalam bidang hubungan luar negeri. Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan juga Pasal 23 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang keistimewaan itu.

Sayangnya hingga hari ini, Pemerintah Aceh tampak belum memanfaatkan secara maksimal keistimewaan itu. Walaupun ada upaya-upaya ke arah sana yang dapat disaksikan langsung oleh publik, seperti pelaksanaan turnamen sepak bola internasional Aceh World Solidarity Cup (AWSC), ikhtiar menghidupkan kembali Pelabuhan Kuala Langsa, dan upaya menyambungkan Aceh dengan Kepulauan Andaman-Nicobar, India-yang sekarang tidak lagi terdengar.

Belum maksimalnya pengelolaan kekhususan ini salah satunya dapat dilihat dari sisi struktur organisasi Pemerintah Aceh, yang tidak memiliki bidang khusus untuk menangani kekhususan dimaksud. Berbeda dengan struktur Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Berbeda juga dengan Pemerintah Provinsi Papua yang memiliki Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved