Kunjungan Kerja Ketua DPRA

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin Temui Mendagri Tito Karnavian, Ini yang Dibahas

Pertemuan antara Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dengan Mendagri Tito Karnavian berlangsung di rumah dinas Tito, dalam suasana santai dan bersahabat.

Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin berfoto bersama Mendagri Tito Karnavian di rumah dinas Mendagri di Jakarta, Kamis (13/8/2020). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin SIP bertemu Menteri Dalam Negeri untuk membahas isu-isu terkait perkembangan Aceh, Kamis (13/8/2020).

Pertemuan antara Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, SIP dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berlangsung di rumah dinas Tito, dalam suasana santai dan bersahabat.

“Saya diterima di rumah dinas Pak Tito, diskusi kami berlangsung selama 2 jam, selain menyampaikan tentang perkembangan kelembagaan dan kerja-kerja DPR Aceh, kami juga membahas isu-isu penting dan perkembangan Aceh, dan kesiapan Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid,” ujar Dahlan melalui rilis yang dikirim ke Serambinews.com.

Dalam pertemuan ini, Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Ketua DPR Aceh agar kelembagaan DPR Aceh harus semakin kuat dan solid, bekerja sesuai peraturan dan etika politik.

Tito juga menyampaikan bahwa beliau akan melakukan lawatan kerja ke Aceh dalam dua minggu kedepan untuk melihat kesiapan Pemerintah Aceh dan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Beliau mendapatkan informasi bahwa terjadi peningkatan kasus positif covid-19 di Aceh secara signifikan dalam dua minggu ini, sehingga beliau perlu melihat langsung agenda kesiapan Pemerintah, strategi penanganan dan efektifitas anggaran refocusing APBA 2020 sebesar Rp 1,7 triliun”, tambah Dahlan lagi.

Di akhir pertemuan, Dahlan menyerahkan Kopiah Aceh yang langsung dipakai oleh Menteri Dalam Negeri dan Kopi Gayo.

Adapun isu penting terkait perkembangan Aceh yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya, tata kelola pemerintahan kolaboratif antara eksekutif dan legislatif sehingga membangun tata-kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik.

Disamping menekankan pada tugas pokok dan fungsi eksekutif dan legislatif, pembangunan Aceh harus didasarkan pada semangat pengelolaan bersama dan kolaboratif antara Eksekutif dan Legislatif.

Di Aceh, Baru Tiga Daerah yang Realisasi Belanja APBK-nya di Atas Rata-Rata Nasional

GeRAK Apresiasi Plt Gubernur Karena Batalkan Kegiatan Tour Damai Aceh

HUT Ke-75 RI - Kisah Pilu Pak Min, Pejuang Kemerdekaan RI yang Masih Harus Berjuang untuk Hidupnya

Selain itu, memperkuat tiga tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan memperkuat kelembagaan DPRA pada penekanan tiga tugas pokok dan fungsi legislatif; Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Selanjutnya, penguatan perdamaian secara berkelanjutan untuk menjaga integritas nasionalisme Indonesia serta keberlanjutan perdamaian di Aceh berdasarkan MoU Helsinki juga menjadi poin penting dalam pembahasan  antara Mendagri dengan Ketua DPRA.

Menurut Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, sumber penerimaan keuangan dan pengelolaan aset keuangan Daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dalam hal ini, mengoptimalisasi berbagai potensi sumber penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAA (dana cadangan BLUD, BUMA, imbal jasa perdagangan karbon, Investasi, ZISWAF).

Realisasi Belanja APBA 2020 Baru Mencapai 30,09 Persen, Di Bawah Rata-Rata Provinsi dan Nasional

VIDEO - Bang Pon Berbagi Kisah Cinta Bersama Sang Istri yang Idap Kanker Otak

Suku Orang Asli Malaysia Masuk Islam, 10 Tahun Belajar Agama hingga Mimpi Bertemu Pria Jubah Putih

Sekda Kukuhkan Paskibra Aceh 2020, Jumlah Anggota Dibatasi Karena Covid-19

Dalam hal pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan, pembangunan ekonomi Aceh melalui sektor pertanian dan perkebunan, terutama 6 sektor unggulan dimana 30% luas daratan Aceh adalah lahan pertanian dan perkebunan, dan 70% penduduk Aceh tinggal di pedesaan, dan 70% penduduk pedesaan adalah petani.

Untuk ketersediaan dan ketahanan energi, turut dibahas pembangunan ekonomi Aceh melalui sektor Minyak dan Gas dengan Pengelolaan 12 Blok Migas di Aceh dan pengembangan infrastruktur kilang di wilayah KEK Arun (Kawasan Ekonomi Khusus) dan “pipanisasi” gas dari Lhokseumawe ke Banda Aceh.

Termasuk infrastruktur minyak dan gas di KEK Arun sudah 75% dan ditopang dengan pelabuhan yang besar.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved